MENITNEWS.COM, JAKARTA — PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale atau IDX: INCO), menegaskan komitmennya dalam mendukung agenda hilirisasi nikel nasional.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, yang membahas perkembangan proyek, tata kelola industri, hingga kepastian operasional Perseroan, Selasa (20/1/2026).

​Dalam forum tersebut, PT Vale mengapresiasi peran pembinaan dari Kementerian ESDM, kementerian terkait, serta MIND ID selaku holding industri pertambangan.

Dialog terbuka ini dinilai sebagai langkah krusial untuk memperkuat transparansi dan keberlanjutan industri pertambangan di Indonesia.

​Fokus RKAB 2026: Keberlanjutan dan Pertumbuhan Terukur

​Salah satu poin utama yang dijelaskan adalah terkait Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2026.

PT Vale memberikan klarifikasi untuk memastikan informasi yang beredar di publik tetap proporsional dan berbasis fakta.

​Operasional Eksisting: 100% kegiatan operasional dialokasikan untuk fasilitas di Sorowako, termasuk smelter, demi menjaga keberlanjutan produksi yang sudah berjalan.

​Proyek Pertumbuhan (IGP): Sekitar 30% dialokasikan untuk Indonesia Growth Projects (IGP) di Pomalaa, Morowali, dan Sorowako Limonite.

Pengembangan ini dilakukan PT Vale Indonesia secara bertahap dan terukur sesuai dengan tata kelola produksi yang sehat.

​”Penjelasan kami dalam RDP menegaskan bahwa operasional eksisting memperoleh alokasi penuh. Sementara untuk proyek pertumbuhan, pendekatannya bertahap. Ini adalah bagian dari kepatuhan kami terhadap regulasi,” ujar Bernardus Irmanto, Presiden Direktur dan CEO PT Vale Indonesia Tbk.

​Menanggapi isu perizinan, PT Vale menegaskan bahwa seluruh aktivitas operasional di kawasan hutan telah mengantongi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dari Pemerintah.

Perseroan menjamin tidak ada aktivitas yang dilakukan di luar ruang lingkup izin yang sah.

​Terkait penyesuaian dalam proses persetujuan RKAB, Perseroan menekankan bahwa hal tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap kewenangan Pemerintah dalam menata produksi nikel Nasional, bukan disebabkan oleh pelanggaran perizinan.

​Sebagai pemain kunci dalam industri nikel, PT Vale terus mengintegrasikan proyeknya ke dalam rantai nilai industri kendaraan listrik (Electric Vehicle).

Langkah ini sejalan dengan visi besar pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat baterai kendaraan listrik dunia.

​Melalui forum RDP ini, PT Vale berharap pemangku kepentingan dan masyarakat dapat melihat gambaran utuh mengenai kontribusi Perseroan terhadap ekonomi nasional melalui praktik pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

​Catatan Redaksi: PT Vale Indonesia terus berupaya menjaga keselarasan antara operasional bisnis dengan regulasi pemerintah demi menciptakan ekosistem tambang yang memberikan nilai tambah bagi Indonesia. (*)