MENITNEWS.COM, JAKARTA — Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh Kabupaten Maros di Tingkat Nasional.

Kabupaten Maros secara resmi menerima Piagam Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 kategori Pratama, dalam acara bergengsi yang digelar di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

​Penghargaan tersebut diserahkan langsung di hadapan para petinggi negara, termasuk Menko PMK Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Wamendagri Bima Arya.

Penghargaan ini menjadi pengakuan atas dedikasi Maros dalam memastikan seluruh warganya terlindungi oleh jaminan kesehatan.

​Bupati Maros, AS Chaidir Syam, menegaskan bahwa capaian ini bukan sekadar seremoni, melainkan bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ia mengungkapkan bahwa tren kepesertaan BPJS Kesehatan yang dibiayai pemerintah terus meningkat signifikan.

​”Alhamdulillah, pada tahun 2025 kami telah membayarkan jaminan BPJS Kesehatan masyarakat sebesar Rp27 miliar untuk 52.961 jiwa. Untuk tahun 2026 ini, komitmen kami naikkan menjadi Rp35 miliar guna mencakup 72.191 jiwa,” jelas Bupati peraih segudang prestasi tersebut.

​Chaidir Syam, yang kini menggandeng Muetazim Mansyur sebagai Wakil Bupati Kabupaten Maros, berkomitmen penuh agar tidak ada lagi warga Maros yang terkendala biaya saat berobat.

“Menjamin kesehatan masyarakat Kabupaten Maros adalah kewajiban mutlak pemerintah daerah,” tegas Bupati Chaidir Syam.

​Keunggulan Maros sebagai Daerah “UHC Prioritas”

​Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, Muhammad Yunus, memaparkan bahwa mempertahankan status UHC bukanlah perkara mudah.

Ada tiga indikator ketat yang harus dipenuhi yakni cakupan Kepesertaan: Harus melampaui angka 98%. Keaktifan Peserta: Minimal 80% dari total peserta harus berstatus aktif. Nol Tunggakan: Tidak boleh ada keterlambatan pembayaran iuran satu bulan pun.

​Menariknya, Maros saat ini masuk dalam kategori UHC Prioritas. Status ini memberikan keuntungan luar biasa bagi masyarakat Maros dibandingkan daerah lain.

​”Di daerah UHC Prioritas seperti Maros, masyarakat yang baru didaftarkan kepesertaannya bisa langsung aktif saat itu juga. Berbeda dengan daerah non-prioritas yang harus menunggu masa aktivasi 14 hingga 30 hari,” ungkap Yunus.

​Perjalanan Panjang Sejak 2023

​Program UHC di Kabupaten Maros bukanlah program instan. Inisiasi ini telah dimulai sejak tahun 2023 dan kini telah memasuki tahun keempat.

Konsistensi dalam penganggaran dan validasi data menjadi kunci mengapa Maros tetap bertahan sebagai kabupaten yang ramah jaminan kesehatan di Sulawesi Selatan.

​Dengan raihan UHC Award 2026 ini, Pemkab Maros optimistis dapat terus meningkatkan kualitas layanan fasilitas kesehatan agar selaras dengan kemudahan akses administrasi yang telah dicapai oleh Kabupaten Maros. (*)