MENITNEWS.COM, ​MAKASSAR — Wakil Gubernur  Sulawesi Selatan (Wagub Sulsel), Fatmawati Rusdi, menegaskan ambisinya untuk membawa Bank Sulselbar naik kelas.

Tidak hanya sekadar lembaga keuangan daerah, Bank Sulselbar didorong untuk menjadi mitra strategis yang tangguh, aman, dan mampu bersaing dengan bank konvensional nasional dalam memutar roda ekonomi masyarakat.

​Hal tersebut ditegaskan Fatmawati saat menghadiri Serah Terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dari BPK Perwakilan Sulsel terkait efektivitas operasional bank di Kota Makassar, Rabu (28/1/2026).

​Fatmawati menyoroti pentingnya fungsi intermediasi—yakni kemampuan bank dalam menghimpun dana masyarakat (DPK) dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit produktif.

Menurut mantan Wakil Wali Kota Makassar ini,  efektivitas fungsi ini adalah kunci pembangunan ekonomi Sulawesi Selatan.

​”Bank Sulselbar bukan hanya lembaga keuangan, tapi mitra strategis pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit yang sehat,” ujar Fatmawati.

​Ia menambahkan bahwa pengelolaan yang transparan dan akuntabel adalah, harga mati untuk membangun kepercayaan publik.

Dengan pengelolaan yang sehat, ia optimis Bank Sulselbar bisa menjadi tuan rumah di tanah sendiri.

​Di era digital, Wagub Fatmawati menekankan bahwa kenyamanan nasabah Bank Sulselbar tidak hanya soal bunga yang kompetitif, tetapi juga keamanan data.

Ia mendorong manajemen bank untuk terus berinovasi, agar layanan semakin adaptif dan mudah diakses.

​”Nasabah butuh keamanan dan efektivitas. Kita butuh inovasi produk yang disosialisasikan secara masif agar masyarakat semakin merasakan kehadiran Bank Sulselbar,” tuturnya.

​Kepala BPK Perwakilan Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu, memberikan apresiasi atas beberapa capaian positif Bank Sulselbar, di antaranya penerapan ISO 27001:2022 untuk sistem keamanan informasi.

​Serta pembentukan Security Operation Center (SOC) dan ​penerapan konsep three lines of defence dalam penyaluran kredit.

​Namun, BPK juga memberikan sejumlah “pekerjaan rumah” (PR) strategis. Bank Sulselbar diminta untuk terus menekan angka kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) serta meningkatkan efisiensi penghimpunan dana agar profitabilitas tetap terjaga.

​Kegiatan ini juga dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, termasuk Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, Sekprov Sulsel (Komisaris Utama Bank Sulselbar), Jufri Rahman, serta Direktur Utama Bank Sulselbar, Yulis Suwandi.

​Dengan adanya rekomendasi dari BPK, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen untuk terus mengawal perbaikan tata kelola Bank Sulselbar, demi menciptakan ekosistem perbankan daerah yang modern, aman, dan berdaya saing tinggi. (*)