MAKASSAR, MENITNEWS.COM – Anggota DPRD Kota Makassar, Andi Tenri Uji Idris, menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat kebijakan di sektor pertanian dan perikanan. Ia memberikan peringatan keras agar regulasi yang ada tidak merugikan masyarakat kecil, khususnya kelompok nelayan.

Pernyataan tersebut disampaikan Andi Tenri dalam Forum Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Makassar, Senin (2/2). Legislator yang juga menjabat sebagai Wakil Bendahara DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan ini menekankan bahwa fungsi pengawasan DPRD harus berjalan tegas, terutama terhadap penerbitan izin yang berisiko merusak lingkungan.

“Tugas saya di DPRD adalah memastikan tidak ada kebijakan atau izin yang justru menghancurkan rakyat. Jangan sampai negara hadir hanya untuk investasi, tetapi abai terhadap penderitaan masyarakat,” ujar Andi Tenri.

Soroti Krisis Kepiting Ekspor dan Limbah

Dalam forum tersebut, Andi Tenri menyoroti fenomena anjloknya pendapatan nelayan serta matinya komoditas kepiting ekspor yang selama ini menjadi unggulan Makassar. Menurutnya, hal ini bukan fenomena alam biasa, melainkan sinyal adanya kerusakan ekosistem yang serius.

Ia mencatat adanya pelanggaran fatal terkait pembuangan limbah dan pencemaran sungai di wilayah pesisir. Kondisi yang dibiarkan berlarut-larut ini dinilai langsung menghantam nadi ekonomi masyarakat pesisir.

“Krisis pendapatan nelayan dan matinya kepiting ekspor ini bukti nyata kegagalan pengawasan lingkungan. Izin usaha tidak boleh keluar semudah membalikkan telapak tangan. Semua harus dikaji serius dampaknya bagi warga,” tegasnya.

Kawal Aspirasi di Komisi B

Sebagai legislator dari Dapil Mamarita, Andi Tenri memastikan akan membawa persoalan ini ke meja Komisi B DPRD Kota Makassar. Ia berencana mendorong evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin usaha yang diduga berkontribusi pada pencemaran lingkungan.

Ia juga memberikan perhatian khusus pada kawasan Tanjung Merdeka. Ia menyebut wilayah tersebut sebagai “urat nadi” perikanan yang harus dijaga dari kepentingan pihak-pihak yang merusak.

“Tanjung Merdeka adalah urat nadi perikanan Makassar. Saya pastikan nadi itu tetap berdenyut. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan yang merusak lingkungan dan memiskinkan nelayan,” pungkasnya.

Pihaknya menyatakan tidak segan untuk memanggil pihak-pihak terkait jika ditemukan bukti pelanggaran yang merugikan ekosistem dan ekonomi kerakyatan di masa mendatang. (*)