MAKASSAR, MENITNEWS.COM — Anggota DPRD Kota Makassar, Andi Tenri Uji Idris, meluapkan kekecewaannya saat melaksanakan reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2025/2026 di Daerah Pemilihan (Dapil) V meliputi Kecamatan Mariso dan Tamalate.
Kekecewaan legislator dari Fraksi PDIP itu dipicu minimnya kehadiran lurah di sejumlah titik reses yang ia kunjungi. Padahal, menurutnya, forum reses merupakan ruang resmi untuk menyerap dan menindaklanjuti langsung aspirasi masyarakat di wilayah kelurahan.

Pada titik pertama kegiatan reses, Tenri Uji bahkan secara terbuka mempertanyakan keberadaan lurah setempat.
“Bismillah semoga bisa menyerap aspirasi dan tersalurkan ke masyarakat di dapil. Tapi mana ini Pak Lurah? Tolong kalau reses anggota dewan diperhatikan ki, karena kita masuk di wilayah ta juga untuk kepentingan warga ta,” ujarnya saat dilokasi pertama Reses di Jalan Dg Tata Lorong 1 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate, Rabu (11/02).
Ia menegaskan, ketidakhadiran lurah bukan kali pertama terjadi. Hal ini sudah memasuki tahun keduanya sebagai anggota dewan, ia mengaku masih menemukan pola yang sama di sejumlah wilayah.
“Tahun keduaku mi ini. Tahun pertamaku masih diam-diam ji, tapi beberapa wilayah yang saya datangi tidak ada lurahnya,” ungkapnya.
Tenri Uji dengan tegas menyebut, absennya aparat kelurahan membuat proses penyerapan aspirasi tidak maksimal. Padahal, kehadiran lurah dinilai penting untuk mencatat langsung usulan warga sekaligus mengoordinasikan tindak lanjut di level pemerintahan terdekat.
“Berapa kali ka reses tidak ada lurah, padahal itu wilayahnya mau diserap aspirasinya. Kucewa sekali ma,” ujar Tenri Uji.
Ia juga menyoroti kebiasaan lurah yang hanya mengutus perwakilan, bahkan ada yang sama sekali tidak hadir tanpa keterangan. “Banyak reses ku lurah diwakili, atau malah tidak datang,” tambahnya kecewa.
Legislator Dapil V itu berharap ke depan para lurah lebih proaktif menghadiri kegiatan reses, karena forum tersebut menyangkut langsung kebutuhan masyarakat di wilayahnya, mulai dari infrastruktur, layanan sosial, hingga persoalan lingkungan.
Menurutnya, sinergi antara anggota dewan dan pemerintah kelurahan menjadi kunci agar setiap aspirasi warga tidak sekadar dicatat, tetapi benar-benar diperjuangkan dalam program pembangunan kota Makassar.
“Ini kegiatan untuk kepentingan warga ta juga, jadi harusnya kita sama-sama hadir dan serius memperjuangkannya,” pungkas Srikandi PDIP itu. (*)