TAKALAR, MENITNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Takalar secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada 393 Kepala Dusun yang berasal dari 86 desa di seluruh wilayah Kabupaten Takalar. Penyerahan ini dipimpin langsung oleh Bupati Takalar, Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, di Alun-Alun Baruga Panrannuangku, Kamis (12/02/2026).

Acara yang berlangsung khidmat ini merupakan bagian dari rangkaian Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pemkab Takalar. Selain SK, para kepala dusun juga menerima kartu tanda pengenal (ID Card) dan menandatangani pakta integritas sebagai simbol komitmen pelayanan kepada masyarakat.

Ujung Tombak Pemerintah

Dalam sambutannya, Bupati Daeng Manye menekankan bahwa kepala dusun adalah perpanjangan tangan pemerintah yang paling dekat dengan warga. Oleh karena itu, integritas menjadi harga mati dalam menjalankan tugas.

“Kepala dusun harus menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan tegak lurus, seperti tiang bendera Merah Putih. Saya tidak segan-segan mengganti jika tidak tegak lurus,” tegas Bupati di hadapan ratusan aparat desa.

Ia juga mengingatkan pentingnya aspek kedisiplinan, termasuk kepatuhan dalam penggunaan atribut resmi saat bertugas untuk menjaga kewibawaan pemerintah di mata masyarakat.

Evaluasi Kinerja Berkala

Sistem pengawasan ketat akan diberlakukan bagi para pemegang SK baru ini. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Takalar, Andi Rijal M., menjelaskan bahwa meski SK berlaku selama dua tahun, performa mereka tetap dipantau secara rutin.

Detail Penugasan Kepala Dusun:

• Masa Berlaku SK: 2 Tahun.

• Evaluasi Kinerja: Dilakukan setiap 3 bulan sekali.

• Indikator Penilaian: Kinerja lapangan dan kepatuhan terhadap pakta integritas yang telah ditandatangani.

“Kami akan turun ke lapangan setiap tiga bulan untuk mengevaluasi apakah kinerja kepala dusun sudah sesuai dengan komitmen atau tidak,” ujar Andi Rijal.

Kehadiran Stakeholder

Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Asisten Pemerintahan, para camat, serta seluruh kepala desa se-Kabupaten Takalar. Kehadiran para pimpinan daerah ini mempertegas dukungan penuh bagi penguatan koordinasi antara pemerintah kabupaten hingga ke tingkat dusun. (*)