JAKARTA, MENITNEWS.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan peringatan keras bagi para penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Pemerintah tidak segan-segan memasukkan nama penerima beasiswa ke dalam daftar hitam (blacklist) hingga menuntut pengembalian dana jika terbukti menghina negara di media sosial.

Langkah tegas ini diambil menyusul viralnya konten seorang alumni LPDP berinisial DS yang menyatakan kebanggaannya karena sang anak menjadi Warga Negara Asing (WNA).

Sanksi Administratif dan Finansial

Dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Januari pada Senin (23/2), Purbaya menegaskan bahwa siapa pun yang menggunakan fasilitas negara namun justru merendahkan martabat Indonesia tidak akan diberikan tempat di pemerintahan.

“Saya akan blacklist dia di seluruh pemerintahan dan tidak akan bisa masuk. Jadi, jangan menghina negara Anda sendiri,” ujar Purbaya dengan nada tegas dikutip dari cnnindonesia.com.

Selain sanksi administratif, Menkeu juga mewajibkan pelanggar untuk mengembalikan seluruh dana beasiswa yang telah dikucurkan, termasuk bunganya. Purbaya mengingatkan bahwa dana LPDP bersumber dari pajak masyarakat dan sebagian dari utang negara yang dialokasikan khusus untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Kasus DS dan Komitmen Pengembalian Dana

Terkait kasus DS yang sempat memicu kemarahan warganet, Purbaya menyampaikan bahwa Direktur Utama LPDP telah menjalin komunikasi langsung dengan yang bersangkutan.

Berdasarkan laporan terbaru, DS telah menyatakan kesediaannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai regulasi yang berlaku di LPDP.

“Pak Dirut LPDP sudah bicara dengan yang bersangkutan dan dia sepertinya sudah setuju untuk mengembalikan uang yang dipakai LPDP, nilainya termasuk bunganya,” jelas Purbaya.

Permohonan Maaf Terbuka

Sebelumnya, pemilik akun @sasetyaningtyas (DS) telah mengunggah permohonan maaf secara terbuka melalui media sosialnya. Ia mengakui bahwa pernyataannya mengenai status kewarganegaraan anaknya telah menimbulkan ketidaknyamanan publik.

“Saya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat yang merasa tersakiti, tersinggung, maupun tidak nyaman atas pernyataan tersebut,” tulisnya dalam unggahan tersebut.

Pemerintah berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi para penerima beasiswa lainnya agar tetap menjaga etika dan rasa nasionalisme, mengingat besarnya investasi negara terhadap pendidikan mereka. (*)