Oleh: Gani Dg Mattari (Pimpinan Redaksi Menitnews.com)

​Sejarah modern membuktikan bahwa dunia bisa bertekuk lutut bukan karena perebutan daratan luas, melainkan karena satu celah sempit di lautan.

Jika konfrontasi bersenjata pecah antara Iran melawan Israel dan Amerika Serikat, episentrum bencananya bukan hanya ledakan di Tel Aviv atau Teheran, melainkan mampatnya nadi di Selat Hormuz.

​Dengan lebar hanya ±39 km di titik tersempitnya, jalur ini adalah “leher” bagi ekonomi global. Bayangkan, sekitar 20% pasokan minyak dunia (setidaknya 17 juta barel per hari) harus mengantre melewati jalur ini.

Jika Iran benar-benar “mengunci” pintu ini, dunia tidak sekadar mengalami kenaikan harga, melainkan serangan jantung ekonomi.

​Skenario Horor: Dari USD 80 ke USD 180

​Dalam simulasi lembaga energi internasional, gangguan di Hormuz bukan lagi soal fluktuasi, melainkan lonjakan liar.

Harga minyak yang saat ini anteng di kisaran USD 75–85 bisa meroket ke USD 150, bahkan menembus USD 180 per barel jika konflik berlarut.

​Efek dominonya sistemik, Inflasi Global: Biaya logistik meledak, harga pangan terbang.

​Krisis Energi: Memori kelam tahun 1973 dan 1979 akan terasa seperti “latihan” ringan dibanding kerumitan ekonomi hari ini yang jauh lebih terintegrasi.

​Indonesia: Sang Importir di Tengah Badai

​Kita harus jujur pada cermin: Indonesia bukan lagi raksasa minyak. Kita adalah net importer. Dengan konsumsi harian ±1,5 juta barel namun produksi domestik hanya sekitar 600 ribu barel, kita menggantungkan napas pada pasar dunia.

​Jika harga minyak menyentuh USD 130, Indonesia akan menghadapi dua hantaman sekaligus:

​1. Pendarahan Fiskal (APBN)

Asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam APBN akan menjadi sekadar angka di atas kertas. Subsidi energi akan membengkak gila-gilaan. Ingat tahun 2022? Saat perang Rusia-Ukraina pecah, subsidi kita tembus Rp500 triliun. Jika Hormuz tertutup, angka itu bisa terlihat kecil.

​2. Hantu Moneter dan Trauma 1998

Kita memang punya cadangan devisa USD 130 miliar dan rasio utang yang lebih sehat dibanding 1998. Namun, jika capital outflow terjadi masif akibat kepanikan global, Rupiah akan terseret ke titik nadir.

Ini bukan sekadar dejavu ’98, melainkan tekanan multidimensi: bunga bank naik agresif, kredit macet, dan risiko stagflasi (ekonomi mandek tapi harga-harga meroket).

​Diplomasi “Dua Kaki”: Strategi Bertahan Hidup

​Dalam kondisi ini, politik luar negeri “Bebas Aktif” tidak boleh hanya jadi jargon di podium. Ia harus bertransformasi menjadi Diplomasi Survival. Indonesia harus bermain cantik di dua sisi:

​Kaki Barat: Menjaga harmoni dengan AS dan sekutunya demi akses sistem keuangan global dan stabilitas pasar.

​Kaki Timur: Melakukan manuver pragmatis ke Rusia dan Cina. Bukan karena ideologi, tapi demi kepastian pasokan. Kontrak jangka menengah dengan skema pembayaran bilateral (non-USD) bisa menjadi sekoci penyelamat saat jalur konvensional lumpuh.

​”Diplomasi hari ini bukan soal siapa kawan kita, tapi soal siapa yang bisa menjamin minyak tetap mengalir ke SPBU kita.”

​Mitigasi: Memperbaiki Atap Sebelum Hujan

​Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton yang cemas. Kita butuh langkah konkret:

​Cadangan Strategis: Tingkatkan stok BBM nasional hingga aman untuk 90 hari.

​Disiplin Fiskal: Hentikan proyek non-mendesak untuk menjaga bantalan subsidi.

​Akselerasi Transisi: Krisis ini adalah alarm keras bahwa ketergantungan pada fosil adalah kerentanan kedaulatan.

Selat Hormuz mungkin berjarak ribuan kilometer dari Jakarta. Namun, jika ia ditutup, dampaknya akan sampai ke dapur warga di pelosok negeri. 1998 mengajarkan kita bahwa yang membunuh sebuah bangsa bukanlah badainya, melainkan ketidaksiapan menghadapi badai tersebut.

​Kedaulatan energi adalah fondasi stabilitas politik. Di dunia yang sedang tidak baik-baik saja ini, kebijakan yang lambat adalah kemewahan yang tidak mampu kita beli. (*)