MAMUJU, MENITNEWS.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus memacu penguatan arus informasi publik di lingkup pemerintah daerah. Melalui Bidang Komunikasi Publik dan Media (KPM), Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (KominfoSP) Sulbar memberikan pendampingan intensif kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rabu (4/3/2026).

Pendampingan yang berlangsung di Kantor DiskominfoSP Sulbar ini difokuskan pada optimalisasi berbagai kanal informasi, mulai dari situs web resmi hingga platform media sosial masing-masing perangkat daerah.

Optimalisasi Kanal Digital dan Responsivitas

Kepala Bidang KPM DiskominfoSP Sulbar, Dian Afrianty, menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar pembenahan tampilan visual, melainkan upaya memastikan setiap program kerja OPD tersaji secara cepat, akurat, dan mudah diakses masyarakat.

“Kami mengharapkan agar informasi yang disajikan melalui kanal masing-masing OPD diperbarui secara berkala. Selain itu, OPD diharapkan dapat lebih responsif dalam menanggapi isu-isu yang relevan dengan kebijakan di bidangnya masing-masing,” ujar Dian.

Lebih lanjut, Dian menjelaskan bahwa pendampingan ini juga membahas mekanisme penilaian terhadap aktivitas digital perangkat daerah. Penilaian tersebut mencakup kualitas konten, keaktifan di media sosial, hingga kelengkapan informasi publik yang tersedia di website resmi.

Kaitan dengan SPBE dan Indikator Kinerja

Kepala Dinas KominfoSP Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, memberikan apresiasi atas komitmen OPD dalam mengintegrasikan kanal informasinya. Menurutnya, pengelolaan ruang digital yang baik merupakan salah satu syarat mutlak dalam tata kelola pemerintahan modern.

Ridwan mengingatkan bahwa optimalisasi kanal informasi publik merupakan salah satu indikator penting dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Bahkan, hal ini juga menjadi bagian dari komponen penilaian dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

“Penguatan kanal informasi ini sejalan dengan misi Panca Daya Gubernur Suhardi Duka, khususnya dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan publik,” jelas Ridwan.

Menutup arahannya, Ridwan menekankan pentingnya kehadiran pemerintah di ruang digital untuk memberikan transparansi kepada publik. “Pemerintah daerah dituntut hadir lebih dekat melalui ruang digital, memberikan layanan yang cepat, terbuka, dan akuntabel bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)