MENITNEWS.COM, ​MAMUJU — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), terus memacu penguatan akuntabilitas keuangan daerah.

Terbaru, Bapenda Sulbar melakukan koordinasi intensif dengan tim pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, untuk membedah potensi serta tunggakan Pajak Air Permukaan (PAP) di Kabupaten Mamuju Tengah.

​Pertemuan strategis yang berlangsung di kantor Bapenda Sulbar, baru-baru ini, bertujuan memastikan seluruh instrumen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terkelola secara transparan dan sesuai regulasi.

​Plt. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Bapenda Sulbar, Gaffar, menjelaskan bahwa agenda ini merupakan bagian dari rangkaian audit berkala yang dilakukan BPK terhadap pengelolaan pendapatan pemerintah provinsi.

​”Kami fokus melakukan sinkronisasi data penerimaan dan mengidentifikasi hambatan dalam penagihan tunggakan PAP di Mamuju Tengah. Ini penting agar seluruh potensi daerah tercatat secara akuntabel,” ujar Gaffar.

​Menurutnya, sinergi dengan BPK menjadi momentum krusial bagi Bapenda untuk merapikan sistem administrasi perpajakan.

Dengan data yang tervalidasi, Bapenda Sulbar dapat lebih optimal dalam memetakan target penerimaan di masa mendatang.

​Langkah Bapenda Sulbar ini, sejalan dengan visi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yang menitikberatkan pada tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance).

​Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK.

Ia menilai kehadiran auditor negara bukan sekadar pengawasan, melainkan sarana evaluasi demi perbaikan sistem.

​”Pemeriksaan BPK adalah mekanisme penting. Kami ingin memastikan pengelolaan pendapatan daerah tidak hanya mengejar target angka, tetapi juga memenuhi prinsip transparansi yang memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan Sulawesi Barat,” tegas Abdul Wahab.

​Melalui penguatan koordinasi ini, Bapenda Sulbar optimistis pengelolaan pajak sektor air permukaan di wilayah Mamuju Tengah dapat lebih efektif.

Hal ini diharapkan mampu mendongkrak realisasi PAD, yang nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur yang merata.

​Dengan sistem pengawasan yang ketat dari BPK, Bapenda Sulbar bertekad meminimalisir kebocoran pendapatan serta memastikan setiap rupiah pajak yang dibayarkan perusahaan atau individu masuk ke kas daerah secara tepat waktu dan tepat jumlah. (*)