MENITNEWS.COM, ​MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) mempertegas komitmennya dalam menjaga stabilitas harga pangan dan jasa di wilayahnya. Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, menargetkan angka inflasi daerah tetap terkendali di bawah angka 2,5 persen sepanjang tahun 2026.

​Hal tersebut ditegaskan Gubernur Sulbar, usai memimpin rapat High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi di Mamuju, Selasa (10/3/2026).

Meski inflasi bulanan pada Februari 2026 masuk dalam kategori terendah secara nasional, Suhardi mengingatkan jajarannya untuk tidak lengah terhadap angka inflasi tahunan (year-on-year) yang masih berada di posisi menengah.

​Intervensi Harga Ikan dan Pengadaan Kapal

​Dalam rapat tersebut, terungkap bahwa komoditas ikan, khususnya jenis cakalang dan layang, menjadi salah satu pemicu utama inflasi di Bumi Manakarra.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sulbar telah menginstruksikan langkah jangka panjang kepada Pemerintah Kabupaten.

​”Pemicu inflasi kita ada di ikan cakalang dan layang. Saya instruksikan lima Kabupaten untuk menyiapkan pengadaan kapal tangkap nelayan pada anggaran 2027. Ini penting agar produksi meningkat dan pasokan lokal tercukupi,” ujar Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.

​Sanksi Tegas: Potong TPP Bagi Aparat yang Lamban

​Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 H, Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, memberikan atensi khusus pada kelancaran jalur distribusi kebutuhan pokok.

Gubernur Sulbar menegaskan, tidak akan menoleransi adanya hambatan distribusi yang berlarut-larut.

​”Seluruh jalur distribusi harus dipantau intensif. Jika ada jalur yang terputus, saya beri waktu maksimal enam jam untuk diselesaikan. Jika lewat dari itu, TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) pejabat terkait akan saya potong,” tegas Gubernur Sulbar.

​Suhardi juga menjelaskan bahwa beberapa pemicu inflasi, seperti kenaikan harga emas dan tarif listrik, berada di luar kendali Pemerintah Daerah karena mengikuti kebijakan nasional dan pasar global.

​Namun, untuk sektor yang bisa diintervensi, Pemprov Sulbar secara resmi meminta penambahan kuota dan kapasitas Bahan Bakar Minyak (BBM).

Menurutnya, jatah BBM saat ini belum sebanding dengan tingkat konsumsi masyarakat yang terus meningkat.

​”Kami meminta pusat menambah kapasitas BBM di Sulbar. Pasokan saat ini belum mencukupi kebutuhan riil di lapangan,” pungkasnya.

​Dengan kombinasi pengawasan distribusi yang ketat, bantuan sarana produksi bagi nelayan, serta koordinasi lintas sektor, Gubernur Sulbar optimistis daya beli masyarakat tetap terjaga, dan target inflasi di bawah 2,5 persen dapat tercapai. (*)