MENITNEWS.COM, MAMUJU – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, memimpin Rapat Kerja Pimpinan Forum Lintas Perangkat Daerah di Kantor Gubernur Sulbar, Rabu (11/3/2026). Rapat ini bertujuan menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan dinamika ekonomi nasional untuk penyusunan RKPD 2027.

Tantangan Fiskal dan Efisiensi Anggaran

Gubernur menekankan bahwa kondisi APBN saat ini berada dalam tekanan akibat tingginya ketergantungan pada impor minyak. Indonesia saat ini harus mengimpor 1 juta barel minyak per hari dari total kebutuhan 1,6 juta barel.

“Jika harga minyak dunia melonjak, beban anggaran negara akan sangat besar. Oleh karena itu, kita harus melakukan efisiensi anggaran, yang diperkirakan masih akan berlanjut hingga tahun 2027,” ujar Suhardi Duka.

Fokus Strategis Pembangunan 2027

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menetapkan beberapa prioritas utama:

• Peningkatan Investasi: Realisasi investasi saat ini masih di angka 9%, jauh di bawah target 24%. Gubernur menargetkan peningkatan signifikan melalui optimalisasi sektor sumber daya alam.

• Mitigasi Bencana: Penguatan mitigasi bencana menjadi kunci untuk mencapai target indikator pembangunan yang diproyeksikan naik dari 91% menjadi 95%–100%.

• Tata Kelola dan Kinerja: Seluruh perangkat daerah diminta menyusun target kinerja yang realistis dan menantang, bukan sekadar target rendah yang mudah dicapai.

• Optimalisasi Belanja: Menyesuaikan porsi belanja pegawai yang saat ini masih 34% agar sesuai dengan amanat UU HKPD (maksimal 30%), tanpa mengorbankan pelayanan publik.

Target Pembangunan Ekonomi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menargetkan capaian ambisius untuk tahun 2027:

• Pertumbuhan Ekonomi: 6,20%.

• Penurunan Kemiskinan: 8,1% – 8,8%.

• Tingkat Pengangguran Terbuka: 2,13% – 2,2%.

“Investasi adalah kunci untuk membuka lapangan kerja. Dengan investasi yang meningkat, pengangguran dapat ditekan dan pertumbuhan ekonomi daerah akan terdongkrak,” tutup Gubernur. (*)