MENITNEWS.COM, ​MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar), resmi memperkuat barisan aparatur sipilnya di sektor transportasi.

Melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Pemprov Sulbar menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada empat orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD).

​Penyerahan SK tersebut dilakukan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulbar, Junda Maulana, didampingi Kepala BKPSDM Sulbar, Herdin Ismail, di Ruang Sekda Provinsi Sulbar pada pada Selasa, 10 Maret 2026.

​Keempat CPNS tersebut akan ditempatkan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan (Perkimtanhub) Provinsi Sulbar.

Penempatan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan organisasi, dalam meningkatkan kualitas pelayanan transportasi darat yang lebih teknis dan terukur.

​Dalam arahannya, Sekda Junda Maulana menekankan pentingnya tanggung jawab dan profesionalisme bagi para aparatur muda ini.

​”Kami berharap para CPNS Pemprov Sulbarini mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah, terutama dalam menciptakan pengelolaan transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan di Sulawesi Barat,” ujar Junda.

​Sementara itu, Kepala BKPSDM Sulbar, Herdin Ismail, menjelaskan bahwa perekrutan lulusan kedinasan seperti STTD merupakan bagian dari komitmen Gubernur Suhardi Duka, dalam memperkuat sektor-sektor strategis melalui SDM yang kompeten.

​”Kehadiran lulusan STTD diharapkan menjadi energi baru. Ini adalah langkah strategis untuk memperkuat kapasitas SDM kita. Kami meminta mereka segera beradaptasi, menjaga integritas, dan menunjukkan disiplin tinggi,” kata Herdin.

​Lebih lanjut, Herdin memastikan bahwa BKPSDM tidak hanya berhenti pada penyerahan SK.

Pihaknya akan terus melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi secara berkala, agar setiap ASN di Sulbar mampu memberikan pelayanan publik yang optimal.

​Dengan bergabungnya tenaga ahli dari STTD ini, Pemprov Sulbar optimistis tata kelola transportasi darat di wilayah tersebut akan semakin tertib dan mampu mendukung percepatan pembangunan daerah di masa depan. (*)