MENITNEWS.COM, MAMUJU – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KominfoSS) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara virtual pada Jumat, 13 Maret 2026. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Dinas Kominfo dari seluruh kabupaten di wilayah Sulawesi Barat.

Forum ini sejalan dengan program prioritas Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, yaitu pengentasan wilayah blank spot demi memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Menekankan Inovasi Berdampak Nyata

Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, yang membuka acara secara resmi, menekankan bahwa inovasi perangkat daerah tidak boleh hanya sekadar mengejar penilaian. Ia menuntut agar inovasi yang lahir benar-benar memberikan dampak nyata bagi kualitas layanan publik.

“Kami ingin inovasi tidak hanya untuk mendapatkan predikat daerah inovatif, tetapi mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan indeks inovasi daerah di tahun 2027,” ujar Amujib.

Ia juga menyoroti perlunya integrasi berbagai aplikasi yang sudah ada agar lebih efektif. Amujib menyarankan agar instansi terkait melakukan pendampingan pengelola inovasi dan mulai menyatukan aplikasi-aplikasi yang terfragmentasi ke dalam satu sistem yang terpadu.

Selain masalah aplikasi, Amujib memberikan perhatian khusus pada kualitas jaringan internet, terutama di perkantoran pemerintah. Meski progres pengurangan blank spot di Sulbar sudah signifikan, ia menegaskan bahwa langkah selanjutnya adalah memastikan stabilitas dan kualitas jaringan tersebut.

Komitmen Strategis Dinas Kominfo

Menanggapi arahan tersebut, Kepala Dinas KominfoSS Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menyatakan bahwa peran Kominfo kini semakin sentral dan strategis. Ia mengajak seluruh jajaran, baik di provinsi maupun kabupaten, untuk tetap kreatif meski di tengah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.

“Posisi Kominfo hari ini makin strategis. Meski fasilitas belum sepenuhnya terpenuhi, kita harus tetap kreatif menyiasati keterbatasan tersebut,” tegas Ridwan.

Dalam forum ini, KominfoSS Sulbar juga telah membagikan rancangan awal perencanaan kepada pemerintah kabupaten untuk dibahas bersama. Ridwan berharap forum ini menghasilkan perencanaan yang realistis namun tetap optimistik, dengan menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia.

Isu Strategis dan Transformasi Digital

Forum ini membahas empat isu utama dalam transformasi digital di Sulbar:

• Komunikasi Publik: Fokus pada penyebaran informasi, literasi digital masyarakat, dan penguatan sistem pengaduan melalui SP4N-LAPOR!.

• Teknologi Pemerintahan: Fokus pada integrasi aplikasi dan percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

• Statistik: Peningkatan interoperabilitas data agar pengambilan keputusan oleh pimpinan lebih cepat dan akurat.

• Keamanan Siber & Persandian: Penguatan sistem keamanan digital untuk melindungi layanan pemerintah dari ancaman siber.

Sebagai catatan, hingga saat ini masih terdapat sekitar 12 persen desa di Sulawesi Barat yang belum terjangkau jaringan internet. Forum ini diharapkan menjadi titik awal sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam merumuskan langkah konkret untuk mencapai target transformasi digital tersebut di tahun 2027. (*)