MENITNEWS.COM, MAKASSAR – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) untuk memperkuat sinergi dalam penyediaan dan pengembangan data statistik. Penandatanganan ini berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Jumat (13/3/2026).

Kerja sama ini difokuskan pada penguatan sistem data, termasuk persiapan Sensus Ekonomi 2026 serta pertukaran data statistik antara pemerintah daerah dan BPS. Bagi Andi Sudirman, data yang akurat adalah “kompas” utama dalam merancang kebijakan publik.

“Penguatan data ini akan menjadi rujukan utama dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah. Ini mencakup sensus ekonomi, sensus penduduk, dan survei lainnya, yang sangat penting untuk mendukung indikator kinerja utama seperti penanganan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, hingga indeks pembangunan manusia (IPM),” ujar Andi Sudirman.

Memetakan Potensi Ekonomi Daerah

Menurut Andi Sudirman, Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran strategis untuk memetakan kondisi pelaku usaha secara mendetail. Pemerintah nantinya akan memiliki profil lengkap mengenai siapa pelaku usaha, jenis usahanya, hingga potensi serta kebutuhan mereka.

Sebagai contoh, ia menyoroti pengembangan komoditas unggulan daerah seperti rumput laut. Dengan data yang terintegrasi, pemerintah dapat memetakan wilayah produksi secara akurat. Hal ini memungkinkan efisiensi dalam proses hilirisasi, pengolahan, hingga distribusi ekspor agar terpusat pada lokasi yang tepat.

Selain itu, sensus ini juga bertujuan untuk mengklasterisasi kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan pengelompokan yang tepat, pemerintah dapat memotret kondisi riil masyarakat di lapangan, sehingga kebijakan yang diambil ke depannya menjadi jauh lebih efektif dan tepat sasaran. (*)