MENITNEWS.COM, MAKASSAR — Posisi Indonesia dalam Board of Peace (BoP) terus menjadi kontroversial. Terjadi debat publik yang hangat dan cenderung panas terkait keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian yang sepenuhnya diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump.

Merespons kontroversi tersebut, para akademisi dan peneliti dari Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (HI FISIP Unhas) menggelar Focus Group Discussion yang difasilitasi oleh Laboratorium HI FISIP Unhas.

Dalam Laporan Hasil Kajian yang disebarkan kepada publik, Laboratorium HI Unhas memandang bahwa keterlibatan Indonesia di BoP harus dievaluasi kembali dan diakhiri karena badan tersebut tidak secara nyata menunjukkan keberpihakan yang menguntungkan Palestina, tidak senafas dengan kepentingan nasional Indonesia, dan justru melemahkan posisi Indonesia sebagai negara yang mengusung dan mendukung penguatan multilateralisme dan penghargaan terhadap kedaulatan negara (state sovereignty).

BoP secara struktural juga menunjukkan posisi keanggotaan yang tidak setara (relasi asimetris) dan ambiguitas Presiden AS sebagai aktor negara atau non-negara dalam kepemimpinan BoP.

Departemen HI Unhas berada pada posisi mendorong Pemerintah Indonesia untuk menarik diri dari BoP, yang dilandasi oleh beberapa pertimbangan, yaitu:

Pertama, keluarnya Indonesia dari BoP adalah indikasi bahwa Indonesia konsisten dengan amanat konstitusi dan falsafah politik luar negeri bebas aktif. Sudah menjadi tradisi, diplomasi Indonesia harus dijalankan berbasis prinsip bebas aktif, memperkuat dukungan pada kemerdekaan dan kedaulatan Palestina, serta menguatkan kerja sama multilateral dan regional.

Kedua, Indonesia secara historis memiliki kredibilitas sebagai negara yang mendukung kemerdekaan dan kedaulatan Palestina dan menolak logika tindakan unilateral. Kredibilitas inilah yang membuat Indonesia dihormati dan disegani oleh negara-negara lain di badan multilateral seperti PBB, dan Indonesia harus menjaga kredibilitas tersebut.

Ketiga, Indonesia seharusnya menegaskan posisinya untuk memperkuat multilateralisme dan tidak menormalisasi sebuah forum ad hoc yang berpotensi menggusur arti penting lembaga internasional yang sudah ada dan telah mapan.

Keempat, saat ini semakin terasa bahwa biaya ekonomi dari eskalasi perang regional di Timur Tengah sudah terlalu besar untuk diabaikan begitu saja. Dengan berada di luar kerangka BoP, Indonesia bisa punya posisi yang lebih kuat untuk mendorong AS, Israel dan Iran serta beberapa negara yang terlibat untuk menghentikan eskalasi militer dan menempuh jalur diplomatik.

Kelima, desakan untuk keluar dari BoP pada dasarnya tidak mengganggu atau bertentangan dengan posisi Presiden Prabowo karena Presiden Prabowo sendiri telah menyatakan membuka jalan politik untuk menarik diri dari BoP jika forum tersebut tidak membawa manfaat bagi Palestina dan tidak sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia. (*)