MENITNEWS.COM, POLMAN — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, resmi menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) senilai Rp3.388.000.000 bagi Perangkat desa di Kabupaten Polewali Mandar (Polman).

Dana ini dialokasikan sebagai tambahan penghasilan bagi Kepala Desa, Kepala Urusan (KAUR), hingga Kepala Seksi (Kasi) di 173 Desa.

​Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, hadir langsung dalam sosialisasi Petunjuk Teknis (Juknis) BKK tersebut di Kantor Bupati Polman, Jumat (13/3/2026).

Langkah ini merupakan wujud nyata komitmen politik yang sempat ia janjikan saat masa kampanye lalu.

​Kesejahteraan Aparat Sebagai Ujung Tombak

​Dalam arahannya, Suhardi Duka menekankan bahwa, beban kerja Aparat Desa tidak sebanding dengan penghasilan yang diterima selama ini.

Apalagi, porsi Dana Desa seringkali mengalami pemotongan untuk program nasional.

​”Kepala Desa gajinya kecil, sementara tanggung jawabnya besar. Program tambahan penghasilan ini adalah bentuk kehadiran provinsi untuk mengapresiasi kerja keras mereka,” ujar Suhardi Duka.

​Gubernur Sulbar juga menginstruksikan agar birokrasi pencairan dana ini tidak dipersulit. Syarat administrasi diminta tetap sederhana.

Selama data yang diajukan valid, kata Gubernur Sulbar, terutama terkait data kemiskinan dan stunting.

​Bupati Polewali Mandar, Syamsul Mahmud, memberikan apresiasi tinggi atas langkah cepat Gubernur Sulbar.

Ia menyebut program ini sebagai terobosan baru, yang belum pernah dilakukan sebelumnya di wilayah tersebut.

​”Ini komitmen luar biasa. Meski kondisi fiskal daerah terbatas, Pak Gubernur tetap memprioritaskan Aparat Desa yang merupakan ujung tombak pembangunan,” kata Syamsul.

​Ia mengingatkan para Perangkat Desa agar mempelajari juknis dengan teliti, menjalankan program sesuai aturan hukum yang berlaku, dan memastikan akurasi data di lapangan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

​Fokus Penanganan Stunting dan Kemiskinan

​Selain untuk kesejahteraan, program BKK ini diharapkan menjadi stimulus bagi Aparat Desa, untuk lebih agresif dalam menekan angka stunting di Sulawesi Barat.

Gubernur Sulbar berharap sinergi antara Pemprov, Pemkab, dan Pemerintah Desa, dapat mempercepat pembangunan ekonomi di tingkat akar rumput.

​”Sinergi dan kolaborasi ini harus terus kita jaga demi masyarakat Polman dan Sulawesi Barat yang lebih maju dan sejahtera,” pungkas Gubernur Sulbar, Suhardi Duka. (*)