MENITNEWS.COM, ​MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen Pemerintah Kota, untuk menghapus kesenjangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan.

Hal tersebut diutarakan Munafri Arifuddin, dalam kunjungan penutupan Safari Ramadan di Pulau Barrang Lompo, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Rabu (18/3/2026).

​Didampingi jajaran lengkap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Munafri memastikan bahwa kehadiran pemerintah di wilayah kepulauan bukan sekadar seremonial.

Melainkan langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan infrastruktur, energi, hingga kesejahteraan sosial.

​Pemerataan Infrastruktur dan Transportasi Laut

​Salah satu terobosan yang diumumkan adalah peluncuran program “Pete-pete Laut” pada tahun 2016 ini.

Program ini merupakan layanan kapal gratis yang terjadwal, untuk menghubungkan antar-pulau secara langsung.

​”Kapal rute pulau ini akan melayani setiap hari. Tujuannya untuk memangkas jalur distribusi yang selama ini harus memutar ke pusat kota Makassar, sehingga lebih efisien bagi guru, tenaga kesehatan, dan warga,” ujar Munafri.

​Selain transportasi, sektor infrastruktur jalan juga menjadi prioritas utama wilayah kepulauan.

Karena itu, Munafri Arifuddin memboyong langsung Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar, Zuhaelsi Zubir, untuk memastikan realisasi perbaikan jalan di pemukiman warga pulau yang sempat tertunda.

​Di sektor energi, Munafri Arifuddin, menargetkan penyediaan listrik 24 jam bagi warga kepulauan, melalui pemanfaatan energi terbarukan seperti panel surya.

​”In Syaa Allah, paling lambat tahun depan, listrik 24 jam di Pulau Barrang Lompo bisa terealisasi,” tegasnya optimis.

​Mengingat kerentanan wilayah kepulauan terhadap cuaca ekstrem, Munafri juga menginstruksikan Dinas Perdagangan dan Dinas Ketahanan Pangan untuk memperkuat stok logistik.

Hal ini guna mengantisipasi terhambatnya distribusi pangan saat terjadi gelombang tinggi.

​Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemkot Makassar menyiapkan sejumlah insentif dan jaminan.

​Insentif Nakes: Tenaga kesehatan di pulau akan mendapatkan insentif lebih besar sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian di wilayah terpencil.

​Kesejahteraan Guru: Dinas Pendidikan diminta melakukan intervensi optimal terhadap sarana sekolah dan kesejahteraan tenaga pendidik.

​BPJS Ketenagakerjaan: Pemkot menjamin 81.000 warga dalam program jaminan kecelakaan dan kematian, serta menambah 41.000 peserta baru untuk jaminan hari tua bagi pekerja rentan.

​”Pulau ini bukan hanya tanggung jawab Camat. Ini tanggung jawab kita semua. Seluruh masyarakat Kota Makassar harus diperlakukan setara dan mendapatkan perhatian yang sama,” tutup Munafri Arifuddin. (*)