MENITNEWS.COM, ​MAMUJU — Momen silaturahmi Idulfitri 1447 H, dimanfaatkan Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka, untuk melakukan konsolidasi strategis bersama enam Pemerintah Kabupaten se-Sulbar.

Di balik suasana hangat open house yang digelar di Rumah Jabatan Gubernur Sulbar, pada Minggu (22/3/2026), terselip pembahasan krusial mengenai masa depan fiskal daerah.

​Gubernur Suhardi Duka menekankan bahwa, tantangan besar menanti pada tahun 2027. Dimana Pemerintah Daerah diwajibkan mematuhi batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen.

Kebijakan ini dinilai akan menekan ruang gerak anggaran daerah jika tidak diantisipasi sejak dini.

​Solusi Peningkatan PAD Lewat Perda Baru

​Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Sulbar menawarkan skema peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui penyusunan Peraturan Daerah (Perda) baru yang membidik potensi pendapatan tambahan.

​”Tadi ada solusi yang kita tawarkan, yaitu membuat Peraturan Daerah untuk menambah sumber PAD. Jika disetujui pemerintah pusat, akan segera kita implementasikan,” ujar Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, di sela-sela kegiatan.

​Suhardi menjelaskan bahwa peningkatan PAD, adalah kunci utama untuk menjaga keberlangsungan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Mengingat, kata Gubernur Sulbar, keterbatasan alokasi transfer dari pemerintah pusat dan ketidakpastian kondisi ekonomi global, daerah dituntut mandiri secara finansial.

​Tanpa adanya kenaikan PAD yang signifikan, lanjut Gubernur Sulbar, Pemerintah Daerah dikhawatirkan akan kesulitan mempertahankan jumlah P3K yang ada saat ini.

​”Kalau ada peningkatan PAD di masing-masing daerah, itu akan bisa menyelamatkan pegawai kita, utamanya P3K. Ini adalah satu-satunya jalan,” tegas Gubernur Sulbar.

​Saat ini, Pemprov Sulbar tengah mengkaji potensi retribusi baru, yang diproyeksikan mampu meraup lebih dari Rp100 miliar.

Jika rencana bagi hasil antara Provinsi dan Kabupaten ini terealisasi, diharapkan kapasitas fiskal daerah akan menguat secara signifikan.

​Meski optimis dengan skema PAD, Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, tidak menampik bahwa kondisi fiskal masa depan sangat menantang.

Ia mengakui bahwa pemerintah tetap memikirkan nasib P3K, meski terkadang harus berhadapan dengan pilihan yang sulit.

​”Ini keputusan pahit, bagi mereka maupun bagi kami. Namun, jika tidak ada jalan lain (peningkatan PAD), ruang gerak kita memang terbatas. Itulah mengapa penguatan kemandirian daerah sangat mendesak,” pungkasnya.

​Pertemuan dengan Gubernur Sulbar ini, menjadi sinyal kuat bahwa koordinasi antara Pemprov dan enam kabupaten di Sulawesi Barat kian solid, dalam menghadapi transisi kebijakan anggaran nasional yang semakin ketat. (*)