MENITNEWS.COM, ​JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi perhatian besar terhadap kesepakatan perdagangan terbaru antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS), yang secara resmi membuka ruang bagi pertukaran serta pemrosesan data lintas batas.

Kebijakan ini dinilai menjadi pedang bermata dua bagi industri perbankan nasional, yang menawarkan efisiensi tinggi namun menuntut kewaspadaan terhadap ketergantungan asing.

​Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa meskipun akses data kini lebih terbuka, pengawasan ketat tetap menjadi prioritas utama demi menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

​Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa Indonesia memegang hak akses penuh terhadap seluruh data, yang diproses atau disimpan di Luar Negeri.

OJK memastikan bahwa otoritas memiliki wewenang untuk mengakses data secara langsung, lengkap, dan berkelanjutan.

​”Hak akses pengawas menjadi prasyarat utama diperbolehkannya pemrosesan data di luar negeri, sepanjang terpenuhi secara teknis dan hukum,” tegas Dian dalam keterangan tertulisnya, Senin (23/3/2026).

​Keuntungan Bagi Perbankan Nasional

​Implementasi data lintas batas ini diprediksi akan membawa sejumlah dampak positif bagi operasional bank di Indonesia, di antaranya:

​Efisiensi Operasional: Memudahkan penggunaan teknologi global seperti cloud computing.

​Inovasi Layanan: Meningkatkan kualitas layanan digital bagi nasabah melalui pusat data internasional.

​Fleksibilitas: Memberikan ruang gerak lebih luas bagi bank dalam mengelola infrastruktur IT mereka.

​Waspada Risiko Ketergantungan dan Keamanan Siber

​Meski membawa angin segar, OJK memberikan catatan merah terkait risiko yang mengintai.

Dian mengingatkan para pelaku industri untuk tidak lengah terhadap potensi kerentanan sistem.

​”Ketahanan siber dan kesiapan pemulihan insiden lintas negara menjadi perhatian penting, termasuk risiko yurisdiksi terhadap penyedia layanan di luar negeri,” ujar Dian.

​Beberapa risiko utama yang diantisipasi OJK meliputi:

​Konsentrasi Ketergantungan: Risiko tinggi pada penyedia jasa TI luar negeri tertentu.

​Kerentanan Siber: Potensi serangan yang lebih kompleks karena melibatkan lintas negara.

​Masalah Hukum: Rumitnya penanganan insiden siber jika terjadi di yurisdiksi hukum yang berbeda.

​Sebagai langkah mitigasi, OJK mewajibkan seluruh bank untuk tetap patuh pada regulasi manajemen risiko TI dan perlindungan data konsumen.

OJK juga berkomitmen memperkuat koordinasi antar-otoritas serta meningkatkan kapasitas pengawasan berbasis teknologi.

​Dengan pengawasan yang adaptif, OJK optimistis stabilitas sistem keuangan tetap terjaga di tengah derasnya arus digitalisasi global. (*)