MENITNEWS.COM, ​JAKARTA — Pemerintah resmi memutuskan untuk menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH), bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sektor swasta, segera setelah masa libur Lebaran 2026 usai.

Langkah strategis ini diambil sebagai upaya nyata penghematan energi nasional. di tengah melonjaknya harga minyak dunia.

​Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa aturan ini bertujuan untuk menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM), tanpa mengganggu produktivitas nasional.

Namun, kebijakan ini tidak berlaku bagi sektor pelayanan publik yang menuntut kehadiran fisik.

​“Aturan WFH akan didetailkan, tetapi sesudah Lebaran kita akan berlakukan untuk ASN maupun imbauan untuk swasta. Kebijakan ini berlaku satu hari dalam sepekan,” ujar Airlangga, Senin (23/3/2026).

​Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa berdasarkan kalkulasi awal.

Dikatakan, penerapan WFH satu hari dalam seminggu mampu memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi energi.

​“Ada hitungan kasar, WFH ini bisa menghemat sekitar seperlima atau 20 persen penggunaan BBM,” kata Purbaya.

​Ia menekankan bahwa pembatasan WFH ASN hanya satu hari, bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan kualitas hasil kerja.

Jika WFH ASN diterapkan pada hari Jumat, kebijakan ini diharapkan menciptakan long weekend yang dapat memicu geliat konsumsi rumah tangga dan sektor pariwisata.

​Instruksi Presiden Prabowo Subianto

​Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam sidang kabinet di Istana Negara, belum lama ini.

Presiden Prabowo berkaca pada keberhasilan pola kerja jarak jauh, saat masa pandemi COVID-19 yang terbukti efektif menekan penggunaan energi secara masif.

​”Dulu kita atasi COVID, berhasil kita. Banyak bekerja dari rumah, efisiensi, berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar,” tegas Presiden Prabowo.

​Langkah Indonesia ini sejalan dengan kebijakan berbagai negara tetangga dalam menghadapi ketidakpastian global.

​Thailand: Pegawai Negeri diminta WFH serta membatasi penggunaan lift dan suhu AC.

​Filipina: Memberlakukan sistem kerja empat hari sepekan di sektor publik.

​Pakistan: Menyiapkan skema pembelajaran jarak jauh dan pengaturan WFH.

​Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri, akan segera melakukan koordinasi teknis untuk memastikan implementasi kebijakan WFH ASN ini berjalan efektif di seluruh wilayah Indonesia. (*)