MENITNEWS.COM, ​MAMUJU — Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DiskominfoSS) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), terus memacu transformasi digital di lingkungan birokrasi.

Langkah terbaru ditandai dengan digelarnya sosialisasi masif penggunaan aplikasi ASN Digital yang dilaksanakan secara virtual pada Rabu-Kamis, 25–26 Maret 2026.

​Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini menyasar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup DiskominfoSS Sulbar.

Mulai dari PNS, PPPK, hingga PPPK paruh waktu. Transformasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh urusan manajemen kerja ke dalam satu platform tunggal.

​Kantor Online Cerdas yang Terintegrasi

​Kepala Dinas KominfoSS Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menegaskan bahwa aplikasi ini merupakan fondasi bagi terciptanya “Smart Online Office” atau kantor online cerdas.

​”Aplikasi ASN Digital ini menyatukan berbagai aspek manajemen kerja dalam satu perangkat lunak digital. Kehadirannya memberikan dampak nyata dalam efisiensi pengelolaan pekerjaan sehari-hari,” ujar Ridwan Djafar.

​Ia menambahkan bahwa sistem ASN Digital ini tidak hanya memudahkan individu ASN secara administratif, tetapi juga menjadi alat kontrol yang kuat bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dengan aplikasi ini, setiap penugasan dapat dipantau secara sistematis, terukur, dan bahkan dapat diawasi langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda).

​Kepala Bidang Teknologi Pemerintah dan Ekosistem Digital DiskominfoSS Sulbar, Taufan, selaku pemateri menekankan bahwa pemahaman mendalam terhadap aplikasi ini sangat krusial.

Sosialisasi ini bukan sekadar imbauan, melainkan kewajiban bagi seluruh pegawai.

​”Kami ingin memastikan implementasi sistem digital ini efektif di lingkungan kerja. Tujuannya jelas: menunjang pelayanan publik agar lebih cepat, transparan, dan terintegrasi,” jelas Taufan.

​Lebih lanjut, optimalisasi aplikasi ASN Digital ini merupakan langkah konkret dalam mendukung program Panca Daya yang dicanangkan oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, guna menciptakan pemerintahan yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (*)