MENITNEWS.COM, ​MAROS — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros, menyatakan kesiapannya mendukung kebijakan nasional terkait penerapan sistem bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Langkah ini merupakan respons cepat terhadap arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk menekan konsumsi energi nasional.

​Kebijakan strategis ini diambil sebagai langkah antisipasi terhadap dinamika global, terutama konflik di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga minyak dunia.

Efisiensi di sektor perkantoran pemerintah dianggap sebagai salah satu solusi efektif, untuk mengurangi ketergantungan pada Bahan Bakar Minyak (BBM).

​Bupati Maros, Chaidir Syam, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh menjalankan instruksi tersebut.

Namun, ia menggarisbawahi bahwa implementasi di daerah masih menunggu petunjuk teknis (juknis) resmi dari pemerintah pusat.

​“Kami masih menunggu juknis dari pemerintah pusat terkait teknis pelaksanaannya. Hal ini penting agar produktivitas tetap terjaga dan tidak mengganggu kinerja ASN,” ujar Chaidir Syam.

​Chaidir juga menjamin bahwa kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas.

Instansi yang bersentuhan langsung dengan layanan publik, akan mendapatkan pengaturan khusus guna memastikan masyarakat tetap terlayani dengan maksimal.

​Potensi Penghematan Energi yang Signifikan

​Secara kalkulasi, kebijakan ini diprediksi akan membawa dampak ekonomi yang besar bagi daerah.

Dari total sekitar 11.000 ASN di Kabupaten Maros (termasuk PPPK), diperkirakan sebanyak 5.000 personel memiliki posisi yang memungkinkan untuk menjalankan WFH.

​Jika separuh dari total ASN tersebut, mengurangi mobilitas harian mereka selama satu hari dalam sepekan, penghematan biaya transportasi dan konsumsi BBM secara kolektif akan sangat signifikan.

​Meski bekerja dari rumah, aspek akuntabilitas tidak akan dikesampingkan.

Pemkab Maros tengah menunggu regulasi lanjutan, mengenai mekanisme pengawasan dan pelaporan kinerja, agar setiap ASN tetap memberikan kontribusi yang terukur.

​Dukungan juga datang dari kalangan pegawai. Ikbal, salah satu ASN di lingkup Pemkab Maros, menilai kebijakan ini sangat relevan dengan kondisi saat ini.

Menurutnya, penerapan WFH ASN atau pengurangan mobilitas harian secara massal, adalah cara konkret bagi ASN untuk berkontribusi pada efisiensi energi nasional. (*)