MENITNEWS.COM, MAMUJU – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, memberikan instruksi tegas kepada jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperkuat sektor kesehatan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Hal tersebut ditekankan dalam Rapat Koordinasi yang digelar di Ruang Oval Kantor Gubernur Sulbar, Rabu (25/3/2026).

Rapat yang didampingi Sekretaris Daerah, Junda Maulana ini, menjadi momentum bagi Pemprov Sulbar untuk menata ulang strategi layanan publik di tahun berjalan.

Fokus pada Layanan Dasar dan Ketahanan Fiskal

Dalam arahannya, Gubernur Suhardi Duka menekankan bahwa sektor kesehatan bukan sekadar rutinitas, melainkan fondasi utama pelayanan masyarakat. Ia meminta seluruh aparatur kembali menanamkan semangat kerja keras demi memastikan layanan dasar benar-benar dirasakan oleh rakyat.

Namun, ia juga memberikan peringatan terkait dinamika eksternal. Isu nasional dan global, seperti potensi penurunan pendapatan negara serta ancaman inflasi, diprediksi akan menekan kemampuan daerah dalam membiayai layanan publik.

“Isu-isu nasional dan global harus kita cermati bersama, karena akan berpengaruh terhadap kemampuan daerah dalam menjaga kualitas layanan kesehatan,” tegas Suhardi Duka.

Langkah Strategis Dinas Kesehatan

Merespons arahan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menyatakan kesiapan jajarannya. Pihaknya kini tengah memacu berbagai program prioritas yang selaras dengan kebijakan nasional.

Beberapa poin krusial yang menjadi fokus utama DKPPKB meliputi:

• Percepatan Indikator Kesehatan: Penanganan stunting dan eliminasi Tuberkulosis (TBC).

• Dukungan Program Nasional: Implementasi makan bergizi gratis dan penguatan Jaminan Kesehatan.

• Layanan Preventif: Pelaksanaan cek kesehatan gratis dan penguatan deteksi dini di akar rumput.

“Kami siap mengoptimalkan layanan kesehatan dan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang berkualitas serta merata,” ujar dr. Nursyamsi.

Penguatan Regulasi dan SDM

Selain aspek medis, rapat tersebut juga menyepakati penguatan tata kelola internal. Pemprov Sulbar berencana menyusun Peraturan Daerah (Perda) terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menjamin keberlanjutan anggaran kesehatan.

Dari sisi manajerial, penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk tenaga PPPK dan pejabat struktural, menjadi agenda penting guna memastikan birokrasi layanan kesehatan berjalan tanpa hambatan.

Melalui sinergi lintas sektor ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat optimistis dapat mewujudkan SDM yang unggul dan berkarakter, sejalan dengan visi besar pembangunan daerah di masa depan. (*)