MENITNEWS.COM, ​MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) kian mempertegas posisinya sebagai daerah inovatif, dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keberhasilan Pemprov Sulbar dalam mengoptimalkan sektor Pajak Air Permukaan (PAP), kini menjadi daya tarik bagi provinsi lain, termasuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) yang datang melakukan studi tiru, Sabtu (28/3/2026).

​Pertemuan strategis yang berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Sulbar ini, menjadi ajang pertukaran ilmu terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, menyambut hangat kehadiran Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, beserta rombongan dalam suasana kolaboratif.

​Regulasi Adaptif Jadi Kunci Peningkatan PAD

​Dalam sambutannya, Gubernur Suhardi Duka, menegaskan bahwa kunci utama dari lonjakan PAD di sektor PAP adalah keberanian dalam berinovasi, dan penerapan regulasi yang adaptif.

Menurutnya, potensi air permukaan di sektor perkebunan dan energi sangat besar namun memerlukan payung hukum yang kuat.

​”Kami meyakini kolaborasi antar-daerah adalah kekuatan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat. Dengan regulasi yang tepat dan pengawasan konsisten, sektor PAP bisa menjadi tulang punggung PAD,” ujar Suhardi Duka.

​Diskusi teknis yang dipimpin oleh Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, membedah secara mendalam mekanisme pemungutan pajak yang diterapkan di Bumi Manakarra.

Ada tiga pilar utama yang dipaparkan Pemprov Sulbar kepada tim dari Pemprov Kaltim.

​Validitas Data: Sistem pendataan yang akurat terhadap pengguna air permukaan.

​Ketegasan Regulasi: Tata cara perhitungan Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP) yang transparan.

​Pengawasan Ketat: Sinergi lintas sektor dalam memantau penggunaan air di lapangan.

​”Keberhasilan ini tidak lepas dari penguatan sistem IT dan sinkronisasi data dengan sektor industri serta perkebunan,” jelas Abdul Wahab, di hadapan jajaran pejabat Bapenda kedua provinsi.

​Selain membahas pajak, pertemuan ini juga membuka ruang kerja sama baru di bidang pertanian dan energi.

Kedua provinsi sepakat bahwa kemandirian fiskal daerah, hanya bisa dicapai melalui optimalisasi potensi lokal yang dikelola dengan standar manajemen modern.

​Pemerintah Provinsi Kaltim memberikan apresiasi tinggi atas keterbukaan Pemprov Sulbar.

Hasil studi tiru ini diharapkan dapat segera diadaptasi di Kalimantan Timur, untuk memperkuat kebijakan pengelolaan pajak daerah mereka.

​Kunjungan ini membuktikan bahwa inovasi yang dilakukan Pemprov Sulbar, kini menjadi inspirasi nasional, sekaligus menegaskan peran strategis Sulbar dalam peta pembangunan ekonomi di Indonesia Tengah dan Timur. (*)