MENITNEWS.COM, ​MAKASSAR — Polemik mengenai penilaian kerja kreatif yang tengah menjadi sorotan nasional, turut memicu reaksi di Kota Makassar. Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Makassar, Andi Makmur Burhanuddin, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot), untuk memperkuat ekosistem perlindungan dan dukungan terhadap pelaku ekonomi kreatif (ekraf).

​Langkah ini merupakan respons atas instruksi Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, yang menekankan pentingnya menghargai proses kreatif sebagai pilar utama ekonomi masa depan.

Menurut Andi Makmur, sudah saatnya cara pandang terhadap kerja kreatif digeser dari sekadar hasil akhir menjadi penghargaan terhadap ide dan keahlian.

​Andi Makmur menegaskan bahwa kerja di sektor kreatif, melibatkan kompleksitas yang sering kali dipandang sebelah mata.

Ia menilai kasus-kasus yang merugikan pekerja kreatif di daerah lain, harus menjadi pelajaran penting bagi Makassar.

​“Kerja kreatif itu tidak sederhana. Ada proses panjang mulai dari perencanaan hingga eksekusi. Ini adalah pekerjaan berbasis intelektual yang memiliki nilai tinggi dan layak dihargai secara profesional,” ujar Andi Makmur, Rabu (1/4/2026).

​Sebagai bentuk tindak lanjut, Andi Makmur memastikan bahwa arahan DPP PKB, akan menjadi agenda prioritas bagi fraksinya di DPRD Makassar.

DPRD Makassar berkomitmen untuk mengawal kebijakan daerah, yang lebih adaptif terhadap perkembangan industri digital dan audiovisual.

​Beberapa poin penguatan yang didorong meliputi regulasi yang adaptif dengan memastikan adanya payung hukum yang melindungi hak-hak pelaku kreatif.

Kemudian ​ekosistem sehat dengan menciptakan ruang tumbuh bagi kreator konten, desainer, dan seniman lokal, serta mendorong Pemkot untuk memberikan dukungan nyata, baik dalam bentuk pelatihan maupun perlindungan usaha.

​Kota Makassar dikenal memiliki gudang talenta di sektor digital dan konten kreatif. Andi Makmur mengingatkan bahwa, banyak generasi muda di kota ini yang menggantungkan hidupnya di sektor tersebut.

​“Banyak anak muda kita yang mandiri di sektor ini. Perhatian pemerintah sangat krusial agar mereka memiliki kepastian hukum dan ruang tumbuh yang berkelanjutan. Kita tidak ingin kreativitas mereka terhambat karena minimnya apresiasi dan perlindungan,” paparnya.

​Melalui dorongan ini, Fraksi PKB DPRD Makassar berharap, momentum ini menjadi titik balik bagi arah kebijakan Kota Makassar yang lebih berpihak pada ekonomi berbasis kreativitas, sekaligus memastikan bahwa ide memiliki nilai ekonomi yang diakui secara sah oleh negara dan masyarakat. (*)