MENITNEWS.COM, ​MAKASSAR — Di saat kebijakan Work From Home (WFH) mulai diterapkan bagi ASN setiap hari Jumat, denyut aktivitas di Balai Kota Makassar justru meningkat.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memilih tetap berkantor guna mempercepat penanganan krisis sampah yang kini menempatkan Makassar dalam zona darurat lingkungan.

​Pemerintah Kota Makassar memanfaatkan momentum ini, untuk mengonsolidasikan langkah strategis.

Salah satu agenda krusial yang dibahas adalah reformasi total pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang, yang dinilai sudah tidak memadai.

​Dalam rapat koordinasi bersama Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi dan Maluku (Pusdal LH-SUMA), Dr. Azri Rasul, pada Jumat (10/4/2026), Munafri menegaskan bahwa sistem open dumping (pembuangan terbuka) yang selama ini diterapkan di TPA Antang harus segera ditinggalkan.

​”Tantangan terbesar kita ada di TPA. Kondisi saat ini masih menggunakan sistem open dumping yang berdampak serius pada lingkungan. Limbah lindi bahkan telah merembet hingga 17 hektare ke pemukiman warga,” ungkap Munafri dengan tegas.

​Ia menjelaskan bahwa Pemkot Makassar kini tengah mematangkan transisi menuju sistem sanitary landfill.

Sistem ini diklaim lebih terstruktur dan sesuai dengan standar lingkungan internasional, guna menekan pencemaran udara dan air tanah.

​Wali Kota Munafri, secara terbuka memaparkan data yang cukup mengkhawatirkan. Saat ini, kapasitas pengangkutan sampah di Makassar baru mencapai 67 persen dari total produksi harian yang menyentuh angka 800 ton.

​”Artinya, ada sekitar 30 persen sampah yang berpotensi tercecer dan tidak tertangani setiap harinya. Ini soal komitmen bersama. Saya butuh dukungan penuh dari seluruh jajaran, mulai dari Camat hingga Lurah,” tutur Wali Kota Munafri.

​Senada dengan Wali Kota, Dr. Azri Rasul dari Pusdal LH-SUMA menekankan bahwa, pengelolaan sampah di kota metropolitan seperti Makassar tidak bisa hanya bertumpu pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Ia menyebut ada salah kaprah mengenai pembagian wewenang selama ini.

​”Sampah di pasar adalah tanggung jawab kepala pasar, sampah di rumah sakit adalah tanggung jawab direktur rumah sakit. DLH berperan pada pendampingan teknis. Jika semua sektor bergerak melakukan pemilahan di sumbernya, praktis hanya residu yang masuk ke TPA,” jelas Azri.

​Berdasarkan klasifikasi nasional, volume sampah di Makassar jika digabungkan dengan mobilitas penduduk dari daerah penyangga (Gowa dan Maros) bisa mencapai lebih dari 1.000 ton per hari.

​Sebagai langkah antisipasi jangka panjang, Munafri telah menginstruksikan Bappeda untuk memaksimalkan perencanaan anggaran tahun 2026 guna mendukung infrastruktur TPA.

Ia menegaskan tidak ingin pemerintah kota terus terjebak dalam pola penanganan yang reaktif.

​”Saya tidak mau kita hanya menyesal saat masalah sudah terjadi. Kita harus bertindak sekarang, fokus pada pemilahan di lingkungan dan perbaikan sistem di TPA,” tutup sosok yang akrab disapa Appi tersebut.

​Melalui sinergi lintas sektor dan adopsi teknologi ramah lingkungan, Wali Kota Munafri optimistis, mampu membawa kota ini keluar dari status darurat sampah menuju tata kelola kota yang berkelanjutan. (*)