MENITNEWS.COM, ​MAKASSAR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, berkomitmen memperkuat landasan pembangunan daerah melalui sinergi strategis bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

Hal ini ditegaskan guna memastikan setiap kebijakan publik yang lahir tepat sasaran, dan berbasis pada fakta lapangan yang akurat.

​Ketua DPRD Makassar, Supratman, secara resmi menerima kunjungan audiensi jajaran BPS Kota Makassar di Rumah Jabatan Ketua DPRD, Minggu (12/4/2026).

Pertemuan ini menjadi momentum krusial, untuk menyelaraskan fungsi legislatif dengan data statistik resmi negara.

​Dalam pertemuan tersebut, Supratman menekankan bahwa data yang kredibel adalah “kompas” bagi DPRD, dalam menjalankan fungsi pengawasan dan anggaran.

Ia menyatakan bahwa, tanpa data yang kuat, arah pembangunan berisiko meleset dari kebutuhan riil masyarakat.

​”Setiap kebijakan yang diambil harus bertumpu pada data yang valid. Tanpa itu, arah pembangunan bisa meleset. DPRD siap mendukung penuh penguatan peran BPS dalam menyediakan data statistik yang kredibel bagi Kota Makassar,” ujar Supratman.

​Lebih lanjut, Ketua DPRD Makassar tersebut menjelaskan bahwa, data statistik bukan sekadar angka.

Melainkan instrumen evaluasi untuk mengukur sejauh mana keberhasilan program pemerintah daerah telah menyentuh masyarakat bawah.

​Kepala BPS Kota Makassar, Abdul Hafid, mengapresiasi dukungan proaktif dari pihak legislatif. Ia memaparkan sejumlah agenda strategis BPS yang tengah berjalan.

Mulai dari sensus penduduk, sensus ekonomi, hingga penyelarasan data sektoral antarinstansi.

​“Keberhasilan program statistik sangat bergantung pada dukungan kebijakan dan partisipasi masyarakat. Kami mengapresiasi keterbukaan DPRD Makassar untuk memastikan agenda statistik ini berjalan optimal sebagai rujukan utama pembangunan daerah,” jelas Abdul Hafid.

​Sinergi antara DPRD Makassar dan BPS ini, mencerminkan pergeseran tata kelola pemerintahan di Kota Makassar menuju arah yang lebih modern.

Pemerintah Daerah kini dituntut untuk meninggalkan pola pengambilan keputusan berbasis asumsi, dan beralih sepenuhnya pada pendekatan data-driven.

​Integrasi data yang lebih baik diharapkan mampu mencegah tumpang tindih program antar-OPD, menjamin efisiensi anggaran daerah, dan memastikan distribusi manfaat pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Makassar.

​Melalui audiensi ini, DPRD Makassar dan BPS sepakat bahwa  kolaborasi lintas sektor adalah kunci utama untuk mewujudkan pembangunan Makassar yang transparan, akuntabel, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga. (*)