MENITNEWS.COM, ​JAKARTA — Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI), mendesak pemerintah untuk segera melakukan perbaikan strategi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara menyeluruh.

Langkah ini dinilai mendesak, di tengah derasnya kritik dan sorotan tajam masyarakat terhadap pelaksanaan program nasional tersebut.

​Ketua Umum DPP APPMBGI, Abdul Rivai Ras, mengungkapkan bahwa pembenahan komprehensif harus mencakup audit anggaran hingga pengetatan standar keamanan pangan.

Hal ini berkaca pada sejumlah persoalan krusial di lapangan, mulai dari kasus keracunan massal, lemahnya pengawasan higienitas, hingga minimnya transparansi.

​“Kita sebagai asosiasi membutuhkan strategi menghadapi perkembangan terkini terkait isu MBG yang semakin hari mendapat hujatan dari ruang publik,” ujar Bro Rivai, Minggu (24/5/2026).

​Untuk memulihkan kepercayaan publik dan menjamin hak kesehatan anak, APPMBGI mendorong tiga langkah strategis berikut:

​Audit dan Evaluasi Total: Pemerintah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) diminta mengevaluasi total tata kelola anggaran dan operasional dapur di setiap satuan pelayanan.

APPMBGI menegaskan, program wajib berorientasi pada kebutuhan siswa, bukan sekadar pemenuhan proyek administratif.

​Pengetatan Standar Keamanan Pangan: APPMBGI menyatakan perlu ada investigasi independen untuk mengusut tuntas kasus keracunan.

Pengawasan sanitasi, sterilisasi alat, hingga proses pengolahan makanan harus diperketat tanpa kompromi.

​Desentralisasi & Keterlibatan Lokal: Menggandeng tenaga gizi lokal, asosiasi terkait, serta lembaga sertifikasi independen untuk memperkuat pengawasan mutu secara berkala.

​Sekolah Harus Berani Tolak Makanan Tidak Layak

​Selain pengawasan dari pusat, Rivai juga mendorong penguatan peran pihak sekolah sebagai garda depan pertahanan kualitas pangan.

Sekolah harus diberikan kewenangan penuh untuk menyortir bantuan yang masuk.

​“Sekolah harus diberikan kewenangan untuk menolak atau mengembalikan makanan yang dinilai tidak layak konsumsi, basi, atau tidak higienis saat diterima,” tegas Bro Rivai.

​Di akhir keterangannya, Bro Rivai menegaskan bahwa, transparansi kepada publik mengenai hasil investigasi dan langkah mitigasi adalah harga mati.

APPMBGI menyatakan, keterbukaan dinilai menjadi satu-satunya kunci untuk mengembalikan legitimasi program MBG di mata masyarakat. (*)