MENITNEWS.COM, ​MAKASSAR — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Fasruddin Rusli, kembali turun ke masyarakat dalam rangka Reses Ketiga Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026.

Dalam pertemuan tersebut, Legislator yang akrab disapa Acil ini menyoroti krusialnya akurasi data kemiskinan (desil) agar penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.

​Agenda jaring aspirasi ini berlangsung di Jalan Pelanduk, RT 02/RW 08, Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, pada Sabtu (23/5/2026).

Wilayah ini merupakan bagian dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Makassar, yang meliputi Kecamatan Makassar, Rappocini, dan Ujung Pandang.

​Di hadapan konstituennya, Legislator dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menekankan bahwa kesalahan penginputan status pekerjaan pada data kependudukan, sering kali menjadi pemicu warga miskin coret dari daftar penerima Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Kartu Indonesia Sehat (KIS).

​”Saya ingatkan, kalau ada kendala seperti itu, segera perbaiki status pekerjaan di administrasi. Jangan ditulis wiraswasta karena sistem membaca itu sebagai pengusaha. Jika memang kondisinya benar-benar tidak mampu, daftarkan sebagai buruh harian lepas agar singkron dengan syarat penerima bansos,” ujar Acil.

​Waspada Judi Online dan Pinjol yang Merusak Data Kesejahteraan

​Lebih lanjut, Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Makassar ini juga mengingatkan warga agar menjauhi aktivitas digital ilegal. Seperti judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol).

Menurutnya, keterlibatan dalam ekosistem digital tersebut secara tidak langsung memengaruhi penilaian tingkat kesejahteraan keluarga di basis data Kementerian Sosial.

​”Masalah online-online itu, baik judi online maupun pinjaman online, ada pengaruhnya semua (terhadap penilaian data kemiskinan). Jadi saya minta warga untuk sangat berhati-hati,” tutur Anggota DPRD Makassar ini.

​Terkait pemanfaatan fasilitas kesehatan, Anggota DPRD Makassar ini mengimbau warga yang telah memiliki KIS gratis dari pemerintah, untuk menggunakannya secara berkala.

Minimal untuk kontrol kesehatan rutin. Langkah ini penting agar kartu kepesertaan tetap tercatat aktif di sistem BPJS Kesehatan.

​”KIS itu harus dipergunakan, minimal per minggu atau per bulan untuk cek kesehatan. Jangan nanti sudah darurat atau sakit parah, baru mau dipakai, ternyata kartunya sudah tidak aktif,” jelas Acil.

​Meski demikian, ia menegaskan berkomitmen penuh untuk membantu warga dalam situasi darurat yang tidak diakomodasi oleh KIS, seperti korban kriminalitas busur atau serangan jantung mendadak.

​”Kemarin ada warga yang terkena busur dan dituntut membayar biaya rumah sakit hingga puluhan juta rupiah. Saya langsung turun tangan berkoordinasi agar biayanya digratiskan,” ungkapnya.

​Selain persoalan jaminan sosial, reses ini juga menjaring keluhan klasik warga Kelurahan Maricaya terkait pembenahan infrastruktur.

Khususnya perbaikan jalan lingkungan dan normalisasi drainase untuk mengantisipasi genangan.

​Merespons hal tersebut, Acil menegaskan bahwa seluruh usulan fisik telah dicatat dan akan dikawal ketat dalam pembahasan anggaran agar direalisasikan secara bertahap oleh dinas teknis terkait.

​”Semua aspirasi infrastruktur ini akan kami teruskan ke dinas terkait. Semoga apa yang menjadi harapan warga bisa segera kita benahi secara bertahap,” pungkas Anggota DPRD Makassar ini. (*)