MENITNEWS.COM, TANA TORAJA — Calon Bupati Tana Toraja nomor urut 2, Victor Datuan Batara, bersilaturahmi ke Tongkonan Sangulele, Kantor BPS Gereja Toraja, untuk meminta doa restu dalam perjuangannya bersama Jhon Diplomasi, Jumat (22/11/2024).

Dalam harapannya, Victor menyatakan dengan penuh kerendahan hati.

“Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi,” kata Victor di Kantor Sinode BPS Gereja Toraja.

Ia mengungkapkan bahwa sebagai calon pemimpin daerah, ia merasa harus menjaga integritas dan kehormatan, baik bagi dirinya maupun masyarakat Tana Toraja. Victor hadir di Kantor Sinode BPS Gereja Toraja untuk mengajak semua pihak menjaga kedamaian dan saling mendukung dalam niat baik untuk memajukan Tana Toraja.

Ia juga menekankan bahwa Gereja Toraja harus melawan praktik-praktik yang tidak sehat serta bertentangan dengan aturan gereja dan kode etik pelayan.

“Hanya kader Gereja Toraja sendiri yang mampu membesarkan gereja ini,” imbuh Victor.

Pendeta Alfred Anggui juga mendoakan agar Victor Datuan Batara diberi kekuatan dan hikmad oleh Tuhan YME untuk menjadi pemimpin yang baik bagi masyarakat Tana Toraja.

“Kami berdoa agar Tuhan YME memberkati perjuangan Pak Victor dan menjadikannya pemimpin yang membawa perubahan positif bagi Tana Toraja,” tambah Alfred.

Ketua Badan Pekerja Sinode (BPS) Gereja Toraja, Alfred Anggui, menegaskan bahwa Victor dan Jhon merupakan kader terbaik Gereja Toraja.

“Tidak dapat dipungkiri, mereka berdua layak didukung dalam niat baiknya untuk memimpin daerah Tana Toraja,” ujar Alfred.

Pak Alfred menyatakan bahwa oknum pendeta yang melanggar kode etik dan secara terang-terangan berkampanye akan dipanggil oleh BPS.

“Mereka akan diberikan penataran dan pembinaan dalam waktu dekat,” tegasnya.

Hal ini mencerminkan pentingnya menjaga netralitas dan integritas gereja dalam perhelatan politik, khususnya dalam mendukung kader-kader terbaik yang berkomitmen untuk membawa perubahan positif.

Dalam konteks ini, Gereja Toraja diharapkan dapat menjadi contoh yang baik dalam menjaga independensi dan peran serta dalam pembangunan daerah, tanpa terlibat dalam politik praktis yang dapat merusak kredibilitas dan kewibawaan gereja sebagai lembaga keagamaan yang bersih dan tidak memihak. (hmk)