MENITNEWS.COM, MAKASSAR — Hamzah Ahmad kembali dipercaya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum atau PDAM Kota Makassar. Ini kali ketiga Kak Anca — sapaan akrabnya — memimpin perusahaan milik daerah itu.

Mengawali masa tugas transisi selama tiga bulan yang diberikan oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Hamzah langsung tancap gas. Tentu dengan sejumlah agenda prioritas, terutama dalam memastikan kelancaran layanan publik.

Salah satu fokus utama Hamzah adalah menjamin ketersediaan air bersih, khususnya di Wilayah Timur dan Utara Kota Makassar, yang selama ini mengalami kendala distribusi.

“Kami akan maksimalkan produksi air, perbaiki jaringan perpipaan, dan pastikan distribusi air bersih berjalan lancar,” tegas Hamzah, Rabu (23/4/2025).

Hamzah juga berkomitmen menghidupkan kembali program sambungan air bersih gratis, yang pernah ia inisiasi saat menjabat sebagai Dirut pada 2020 lalu. Program tersebut merupakan bagian dari inisiatif nasional “1 Juta Sambungan Air”, yang bertujuan memperluas akses air bersih bagi masyarakat kurang mampu.

“Program ini kami jadikan prioritas, dengan dukungan dari Pemerintah Pusat dan komitmen Wali Kota Makassar. Kami juga akan libatkan pihak Kelurahan agar penyalurannya tepat sasaran,” jelasnya.

Tak hanya berfokus pada pelayanan, Hamzah juga menaruh perhatian besar pada pembenahan internal. Salah satu langkah awalnya adalah mengevaluasi temuan audit BPKP dan Kantor Akuntan Publik atas kinerja PDAM tahun 2022 hingga 2024.

Proyek pengadaan pipa di Kawasan Tallo menjadi salah satu sorotan. Meski dimulai sejak 2023, proyek ini belum menunjukkan progres signifikan.

“Kami akan identifikasi masalahnya dan cari solusi konkret agar proyek ini tidak terus menjadi beban utang tahunan,” ujarnya.

Dalam laporan keuangan 2024, PDAM Makassar tercatat memiliki utang hingga Rp50 miliar. Rinciannya, Rp19 miliar merupakan biaya yang sudah jatuh tempo, dan Rp32 miliar berasal dari pengadaan barang dan jasa.

“Yang jadi pertanyaan, kenapa proyek pengadaan pipa bisa tertunda setiap tahun dan justru menjadi utang? Ini yang akan kami telusuri,” beber Hamzah.

Hamzah juga menyoroti efisiensi internal, terutama terkait jumlah pegawai PDAM yang dinilai berlebihan. Menurut laporan BPKP tahun 2023, jumlah pegawai yang mencapai lebih dari 1.400 orang tidak sebanding dengan jumlah pelanggan.

“Idealnya, satu PDAM hanya memiliki 4-5 pegawai per 1.000 pelanggan. Sekarang, PDAM Makassar punya 6 pegawai, bahkan untuk pelanggan nonaktif. Ini tentu akan kami evaluasi,” terangnya.

Biaya pegawai pun menunjukkan lonjakan signifikan: Rp8 miliar di 2022, naik menjadi Rp12 miliar di 2023, dan tembus Rp15 miliar pada 2024.

Sebagai Plt Dirut, Hamzah menyatakan siap melakukan perombakan manajemen demi membentuk tim kerja yang solid selama masa transisi.

“Waktu saya cuma tiga bulan. Jadi saya butuh tim yang bisa langsung tancap gas, adaptif, dan fokus pada hasil,” pungkasnya. (*)