MENITNEWS.COM, TAKALAR — Kabupaten Takalar memiliki banyak potensi yang perlu dikembangkan. Baik di Sektor Pertanian, Perikanan, maupun Sektor Pariwisata.

Takalar juga memiliki garis Pantai yang cukup panjang dan juga terdapat Pulau, yang merupakan sebuah Kecamatan yakni Kecamatan Kepulauan Tanakeke.

Sebagai orang nomor satu di Kabupaten Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, sangat menghargai keunikan dan nilai Pulau-pulau. Baik dari segi Warisan Budaya, Alam, Sejarah, maupun Lanskap, serta potensinya untuk pengembangan kegiatan Sosial-Ekonomi yang ramah lingkungan.

Bupati Takalar, Firdaus Daeng Manye, memaparkan semua potensi daerah yang dipimpinnya itu, saat menerima kunjungan SMILO (Sustainable Island) dari Prancis bersama mitranya, Yayasan Hutan Biru (Blue Forests), Jumat, 23 Mei 2025 di Rumah Jabatan Bupati.

Kunjungan ini bertujuan untuk membahas dukungan atau deklarasi “Menuju Pulau Tanakeke Berkelanjutan.”

Daeng Manye berharap, dengan kehadiran SMILO di Takalar dapat mengatasi dan membantu masyarakat dan para pemangku kebijakan, untuk bersama menuntaskan masalah-masalah umum yang terus berulang.

Seperti ancaman nyata dari perubahan global (polusi udara dan air, penggunaan sumber daya secara intensif, invasi biologis, hilangnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim), fluktuasi musiman dalam jumlah penduduk dan pengunjung.

Kemudian pengelolaan limbah, air, dan energi, keberadaan dan pemeliharaan layanan kolektif yang penting (kesehatan, pendidikan, transportasi, dll), serta ketergantungan pada pihak luar/daratan utama (bahan baku, produk olahan, dll).

“Deklarasi yang dibingkai dalam bentuk program pembentukan Komite. Dimana nantinya, memiliki visi yang sama dengan menyadari kebutuhan untuk memulai dan melanjutkan pembangunan berkelanjutan di Pulau Tanakeke, yang sesuai dengan prinsip-prinsip Sosial Budaya Masyarakat Tanakeke,” papar Daeng Manye.

Dikatakan Daeng Manye, termasuk Program Kerja Keanekaragaman Hayati Kepulauan, dan pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu, serta
Konvensi Laut Regional yang terdiri dari wilayah secara keseluruhan, daratan, dan lautan, keterlibatan semua pemangku kepentingan yang terkait, otoritas regional dan lokal, pelaku
ekonomi, LSM, warga, pemilik tanah, ahli, dan pengguna.

juga pengelolaan lahan yang seimbang, dengan pelestarian dan mempromosikan Warisan Budaya. Pemeliharaan ekosistem yang sehat dalam jangka panjang, khususnya melalui penggunaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan, konservasi keanekaragaman hayati, dan pengurangan polusi.

“Termasuk pembangunan Sosial dan Ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang disebutkan tadi. Tentunya yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, serta pengurangan kesenjangan dan kemiskinan, dengan mengantisipasi dampak negatif yang timbul dari proyek-proyek pembangunan baru,” pungkas Daeng Manye. (*)