MENITNEWS.COM, MAKASSAR — Bank Sulselbar kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung transformasi digital pengelolaan keuangan daerah. Bertempat di Claro Hotel Makassar, digelar Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dan Bank Sulselbar, serta Bimbingan Teknis penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) untuk pencairan SP2D secara online.

Kegiatan ini dihadiri para Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta pejabat dari seluruh Sulawesi Selatan dan Barat, bersama para Pemimpin Cabang Bank Sulselbar. Penandatanganan berlangsung di hadapan Direktur Utama Bank Sulselbar, H. Yulis Suandi, dan Direktur Operasional & TI, Iswadi Ayub.

Turut hadir secara daring, Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Kemendagri RI, Yanuar Andriyana Putra, ST, MMSI, yang memaparkan materi terkait implementasi SIPD RI. Hadir pula Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulsel, Ricky Satria, serta Irma Wibiyanti dari Tim Teknis SP2D Online yang memberikan bimbingan teknis langsung kepada peserta.

Direktur Utama Bank Sulselbar, H. Yulis Suandi, menegaskan bahwa integrasi SIPD RI dengan layanan perbankan merupakan langkah strategis untuk memperkuat transparansi dan efisiensi birokrasi.

“Melalui integrasi ini, seluruh proses pengelolaan keuangan daerah — mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan — kini dapat terhubung secara real-time. Ini bukan hanya efisiensi, tapi juga wujud nyata dari semangat satu data dan satu sistem,” ujar Yulis.

Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap Kementerian Dalam Negeri atas dukungannya terhadap peningkatan kapasitas bank daerah.

“Ke depan, kami berkomitmen untuk terus membangun sistem yang adaptif dan memberikan solusi digital yang relevan, guna mendukung pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara modern dan terintegrasi,” tambahnya.

Melalui kolaborasi ini, Bank Sulselbar tidak hanya memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah, tetapi juga menjadi motor penggerak digitalisasi tata kelola keuangan yang lebih akuntabel dan responsif. (*)