MENITNEWS.COM, MAKASSAR — Bayangkan sebuah negara di mana setiap warganya, dari kota metropolitan hingga pelosok terpencil, memiliki akses setara ke layanan kesehatan berkualitas. Itulah visi yang terus diwujudkan oleh BPJS Kesehatan, dan tahun 2024 menjadi saksi bisu capaian luar biasa dalam perjalanan mewujudkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang inklusif.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, dengan bangga mengumumkan dalam Public Expose yang diadakan virtual dari Makassar pada Senin (14/7/2025), bahwa hingga akhir 2024, kepesertaan Program JKN telah merangkul 278,1 juta jiwa, atau 98,45% dari total populasi Indonesia! Angka fantastis ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan nyata komitmen BPJS Kesehatan yang didukung oleh 35 provinsi dan 473 kabupaten/kota yang telah meraih predikat Universal Health Coverage (UHC).

Mendekatkan Layanan Hingga ke Pelosok Nusantara

Bagaimana BPJS Kesehatan berhasil merajut jaringan layanan hingga ke sudut-sudut negeri? Jawabannya terletak pada inovasi dan kolaborasi tanpa henti.

“Untuk menjangkau peserta hingga ke pelosok daerah, kami telah menghadirkan layanan BPJS Keliling di 37.858 titik lokasi, menghasilkan 940.158 transaksi layanan. Tak hanya itu, kami juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah menghadirkan layanan satu atap melalui Mal Pelayanan Publik di 227 titik, melayani 379.921 transaksi hingga tahun 2024,” jelas Ghufron, menggambarkan bagaimana layanan kesehatan kini hadir lebih dekat, bahkan di ambang pintu rumah masyarakat.

Jaringan fasilitas kesehatan pun tak luput dari perluasan. Sepanjang 2014-2024, jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bermitra melonjak 28% menjadi 23.682, sementara rumah sakit mitra meroket 88% menjadi 3.162. Ini bukan sekadar angka, melainkan ribuan pintu akses baru bagi masyarakat untuk mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan.

Bahkan, bagi daerah yang masih “buta” fasilitas kesehatan memadai (DBTFMS), BPJS Kesehatan tak menyerah. Rumah sakit apung, pengiriman tenaga kesehatan, hingga kerja sama dengan fasilitas kesehatan kriteria khusus telah menjadi solusi di wilayah-wilayah seperti Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Maluku, dan Papua.

Era Digital JKN: Kesehatan Dalam Genggaman

Inovasi digital menjadi tulang punggung kemudahan akses layanan. Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA), Voice Interactive JKN (VIKA), hingga BPJS Kesehatan Care Center 165 telah merevolusi cara peserta berinteraksi dengan JKN.

“Di tahun 2024, kami bahkan menghadirkan inovasi BPJS Kesehatan Online yang memungkinkan peserta memanfaatkan layanan video conference melalui Aplikasi Zoom untuk mengurus administrasi, informasi, atau pengaduan seputar JKN,” tambah Ghufron, menunjukkan betapa modern dan responsifnya layanan BPJS Kesehatan.

Kemudahan tak berhenti di situ. Layanan telekonsultasi kini memungkinkan 17,2 juta peserta di 21.929 FKTP untuk berkonsultasi tanpa harus datang langsung. Fitur i-Care JKN pada Mobile JKN juga menjadi “catatan medis digital” bagi tenaga medis untuk menelusuri riwayat layanan kesehatan peserta. Antrean online yang terhubung dengan Mobile JKN pun memastikan kepastian layanan dan memangkas waktu tunggu, dimanfaatkan oleh lebih dari 22 ribu FKTP dan 3.132 rumah sakit.

Bahkan bagi penderita penyakit kronis atau peserta Program Rujuk Balik (PRB), perpanjangan rujukan dan penebusan resep obat kini jauh lebih mudah. Transparansi informasi jadwal operasi dan ketersediaan tempat tidur juga memberikan ketenangan bagi pasien dan keluarga.

Janji Layanan JKN: Keadilan Tanpa Diskriminasi

Komitmen BPJS Kesehatan terhadap kualitas layanan tertuang dalam enam poin “Janji Layanan JKN” di fasilitas kesehatan:

 * Cukup berobat dengan KTP/NIK.

 * Tanpa membawa fotokopi.

 * Tanpa iur biaya.

 * Tanpa pembatasan hari rawat.

 * Ketersediaan obat.

 * Pelayanan yang ramah tanpa diskriminasi.

Kesehatan Keuangan yang Terjaga, Kepercayaan yang Terus Tumbuh

Di balik capaian layanan yang gemilang, kesehatan finansial BPJS Kesehatan pun patut diacungi jempol. Hasil audit keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) 2024 kembali meraih opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) untuk ke-11 kalinya berturut-turut.

“BPJS Kesehatan juga berhasil menjaga kesehatan Dana Jaminan Sosial (DJS) dengan aset bersih mencapai Rp49,52 triliun pada 2024, masih sesuai ketentuan untuk menutup pembayaran klaim setidaknya 3,40 bulan ke depan. Hasil investasinya juga mencapai Rp5.395,6 triliun, melebihi target yang ditetapkan,” papar Ghufron, menegaskan solidnya pondasi keuangan BPJS Kesehatan.

Tingginya kepercayaan masyarakat tercermin dari total pemanfaatan layanan JKN yang mencapai 673,9 juta kunjungan sepanjang 2024, atau rata-rata 1,8 juta pemanfaatan per hari. Ini bukan hanya angka, melainkan jutaan kisah hidup yang terselamatkan dan jutaan senyuman yang kembali terukir berkat Program JKN.

“Kami menegaskan bahwa Program JKN merupakan wujud gotong royong bangsa, sehingga semua lapisan masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan yang adil, terjangkau, dan berkualitas. Kami juga terus memastikan bahwa mereka yang tinggal di pedalaman tetap bisa mendapatkan layanan terbaik,” tegas Ghufron.

Maturitas JKN: Pengawasan Ketat, Dampak Nyata

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, turut menggarisbawahi capaian kinerja 2024 sebagai “titik penting dalam perjalanan Program JKN menuju fase maturitas.” Ia mengapresiasi pencapaian tersebut, terutama predikat WTM dan membaiknya kondisi Aset Bersih DJS Kesehatan.

“Pengelolaan Program JKN yang mengusung prinsip good governance juga diawasi oleh banyak pihak, terlebih undang-undang mengamanahkan BPJS Kesehatan sebagai badan publik yang bertanggung jawab kepada Presiden. Melalui pengawasan yang ketat oleh sejumlah pihak, dana publik yang diamanahkan peserta kepada BPJS Kesehatan dapat dikelola secara transparan,” jelas Kadir, menjamin akuntabilitas pengelolaan dana publik.

Program JKN, yang dimulai pada 1 Januari 2014, telah menjelma menjadi program strategis nasional dengan dampak besar terhadap pemerataan akses layanan kesehatan.

“Kinerja yang dicapai tahun ini bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang meningkatnya kepercayaan publik dan kualitas layanan yang diterima peserta JKN di seluruh Indonesia. Sinergi antara Dewan Pengawas dan seluruh jajaran Direksi sangat penting untuk menjaga arah dan keberlangsungan Program JKN,” pungkas Kadir.

Public Expose ini, yang diikuti oleh para Pejabat BPJS Wilayah Sulsel di Kantor BPJS Sulsel, Jalan AP Pettarani Makassar, juga menjadi forum bagi Deputi Direksi Wilayah IX, dr. Rahmad Asri Ritonga, untuk mengingatkan pentingnya konsistensi dalam pembayaran iuran.

“Hal ini menyebabkan sejumlah daerah yang awalnya UHC Prioritas turun menjadi UHC biasa. Berakibat layanan kesehatan kepada masyarakat pun jadi terkendala,” tegas Rahmad, mengingatkan bahwa gotong royong adalah kunci keberlanjutan Program JKN.

Capaian BPJS Kesehatan di tahun 2024 bukan hanya tentang angka dan statistik, melainkan tentang kisah nyata pemerataan layanan kesehatan yang menjangkau setiap jiwa, membuktikan bahwa hak atas kesehatan adalah milik semua. (*)