MENITNEWS.COM, MAKASSAR — Polemik seleksi Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Makassar yang sempat menuai sorotan publik, terutama karena adanya hubungan keluarga antar calon yang lolos, kini memasuki babak akhir.

Keputusan sepenuhnya berada di tangan Wali Kota Makassar selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM).

Sekjend LSM Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks), Ruslan Rahman, menegaskan bahwa secara regulasi, KPM memiliki kewenangan penuh dalam penetapan direksi maupun dewan pengawas BUMD. Khususnya Perumda Parkir Makassar Raya.

“Termasuk di dalamnya menentukan arah strategis perusahaan. Mulai dari pengesahan rencana kerja, anggaran, hingga laporan tahunan,” papar Ruslan, Kamis (18/9/2025).

“Sejak Plt Dirut Adi Rasyid Ali memimpin, Perumda Parkir sudah banyak melakukan terobosan dan perubahan,” ungkap Ruslan.

BUMD Tetap Harus Jalan

Ruslan menekankan, dinamika seleksi tidak boleh menghambat jalannya roda BUMD. Menurutnya, keberadaan BUMD sangat penting dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus memberikan layanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.

“Selama menjabat sebagai Plt Dirut, berbagai kemajuan, layanan, dan inovasi telah dilaksanakan sesuai tujuan pendirian BUMD, yakni optimalisasi pelayanan, penataan, serta peningkatan pendapatan bagi Pemerintah Kota Makassar,” jelasnya.

Sejumlah program prioritas kini tengah digenjot Perumda Parkir di bawah kepemimpinan Adi Rasyid Ali (ARA). Beberapa di antaranya:

* Satgas Parkir untuk memperketat pengawasan lapangan.

* Satgas Uji Petik sebagai evaluasi internal rutin.

* Sertifikasi dan pelatihan jukir guna meningkatkan profesionalisme.

* Tim TRC (Tim Reaksi Cepat) yang sigap merespons keluhan masyarakat, termasuk menindak jukir liar.

* Digitalisasi sistem parkir, yang mulai diuji coba di sejumlah titik sebagai proyek percontohan.

Menurut Ruslan, langkah-langkah tersebut menjadi bukti nyata bahwa BUMD hadir untuk memberikan manfaat ganda yakni: menambah PAD bagi Pemerintah Kota, sekaligus menghadirkan layanan parkir yang lebih tertib, modern, dan transparan.

“Namun memang, ARA butuh rekan kerja yang paham tentang pengelolaan perparkiran, agar program-program kerja dapat berjalan sesuai arahan Wali Kota Makassar,” tegasnya (*)