MAKASSAR, MENITNEWS.COM – Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan melaporkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) regional yang solid hingga akhir tahun 2025. Tercatat, hingga 30 November 2025, sebanyak 9,5 juta penduduk Sulawesi Selatan telah merasakan dampak langsung dari kehadiran anggaran negara.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Selatan, Supendi, mengungkapkan bahwa realisasi belanja pemerintah di wilayah ini telah mencapai Rp47,28 triliun. Anggaran tersebut diklaim tepat sasaran dalam menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

“Kehadiran APBN menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat Sulsel, mulai dari ketersediaan listrik dan beras harga terjangkau, subsidi BBM, pembangunan jalan, hingga dukungan sektor pendidikan dan pembayaran gaji guru,” ujar Supendi dalam konferensi pers di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Selasa (23/12/2025).

Performa Pendapatan: PNBP dan Bea Cukai Lampaui Target

Dari sisi penerimaan negara, performa fiskal di Sulawesi Selatan menunjukkan hasil yang beragam namun tetap kuat di sektor-sektor tertentu.

Hingga November 2025, Penerimaan Pajak terkumpul sebesar Rp9,3 triliun atau 70,11% dari target tahunan. Pendapatan ini didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp4,3 triliun dan PPN/PPnBM senilai Rp4,2 triliun.

Sementara itu, dua sektor lainnya berhasil melampaui target lebih awal:

• Kepabeanan dan Cukai: Terealisasi Rp342,5 miliar atau 106,85% dari target.

• Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Mencapai Rp3,6 triliun atau 112,94% dari target, yang didorong oleh kontribusi besar dari Badan Layanan Umum (BLU).

Belanja Strategis: Pembangunan Jembatan hingga Kesejahteraan Guru

Supendi menjelaskan bahwa belanja pemerintah pusat di Sulawesi Selatan (sebesar Rp18,0 triliun) dialokasikan untuk memperkuat sumber daya manusia dan infrastruktur strategis.

Di sektor SDM, anggaran Rp9,8 triliun telah digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan bagi sekitar 108 ribu personel, yang terdiri dari TNI/Polri, guru, dosen, PNS, hingga PPPK. Selain itu, dana bantuan sosial melalui PIP dan KIP telah terserap Rp101,1 miliar (99,41%) bagi siswa di 11 kabupaten/kota.

Pada sektor infrastruktur, belanja modal sebesar Rp1,5 triliun difokuskan pada proyek-proyek vital seperti:

• Pembangunan Jembatan Gantung Minasa Upa dan Benteng Pattiro.

• Fasilitas Pelabuhan Kalatoa dan Jinato di Kepulauan Selayar.

• Pembangunan prasarana Kampus UIN Alauddin.

Transfer ke Daerah dan Program Makan Bergizi Gratis

Selain belanja pusat, peran Transfer ke Daerah (TKD) juga sangat besar dalam mendorong pemerataan di Sulsel. Dengan realisasi mencapai Rp29,3 triliun (92,61%), dana ini telah digunakan untuk berbagai proyek lokal, mulai dari pengadaan ambulans di Sinjai hingga pembangunan jaringan irigasi di Kota Parepare.

Satu hal yang menjadi sorotan adalah program berdampak langsung seperti Program Makan Bergizi Gratis. Hingga 19 Desember 2025, program ini telah menyentuh 1,47 juta siswa di seluruh 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Di sektor ekonomi mikro, pemerintah juga telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp15,98 triliun kepada lebih dari 271 ribu debitur, dengan sektor pertanian sebagai penerima manfaat terbesar.

“Melalui kinerja APBN ‘Anging Mammiri’ ini, kami berkomitmen memastikan belanja negara benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi yang manfaatnya nyata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Sulawesi Selatan,” pungkas Supendi. (*)