MENITNEWS.COM, ​MAKASSAR — Langkah Dinas Sosial Kota Makassar menyulap aset kendaraan lama menjadi armada operasional, mendapat acungan jempol dari Anggota DPRD Makassar. Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Makassar, Andi Makmur Burhanuddin, menilai langkah ini sebagai solusi praktis di tengah keterbatasan anggaran.

​Menurut Andi Makmur, optimalisasi aset daerah ini membuktikan bahwa pelayanan publik yang maksimal tidak selalu harus bermuara pada pengajuan anggaran baru.

​Inovasi Tanpa Beban Anggaran Baru

​Andi Makmur mengapresiasi keberanian Pemerintah Kota Makassar dalam berpikir kreatif. Pemanfaatan kendaraan idle (tidak terpakai) untuk menjangkau anak jalanan dan penyaluran bantuan sosial dianggap sebagai strategi yang efisien.

​”Kami melihat ini sebagai gagasan positif. Pemanfaatan aset lama menjadi kendaraan operasional menunjukkan kemauan pemerintah menghadirkan solusi nyata bagi kebutuhan pelayanan sosial,” ujar Andi Makmur, Sabtu (17/1/2026).

​Tiga Catatan Penting: Dampak, Keberlanjutan, dan Kemanusiaan

​Meski memuji langkah tersebut, Andi Makmur memberikan tiga catatan kritis agar inovasi ini tidak sekadar menjadi simbol seremonial:

​Pengukuran Dampak yang Jelas: Atas nama DPRD Makassar, ia menegaskan bahwa efektivitas armada ini harus bisa diukur secara objektif.

“Bukan sekadar ada kendaraan, tapi sejauh mana ia mempercepat penanganan masalah sosial di lapangan,” tegas Anggota DPRD Makassar ini.

​Keberlanjutan & Perawatan: Mengingat armada yang digunakan adalah aset lama, ia mengingatkan pentingnya perawatan teknis yang terencana agar pelayanan tidak terhenti karena kendala mesin di kemudian hari.

​Pendekatan Humanis: Andi Makmur mewanti-wanti agar armada ini digunakan untuk perlindungan dan pendampingan, bukan sekadar alat penertiban yang kaku.

​Komitmen Pelayanan Jangka Panjang

​Fraksi PKB berharap kebijakan ini menjadi bagian dari strategi besar penanganan sosial di Makassar yang berkelanjutan.

Tujuannya jelas: agar pemanfaatan aset daerah tidak hanya efisien secara anggaran, tetapi juga memberikan dampak sosial yang nyata bagi warga, terutama kelompok rentan.

​”Pelayanan sosial harus tetap berpihak pada kemanusiaan. Armada ini harus menjadi alat untuk mendekatkan solusi, bukan menimbulkan jarak dengan masyarakat,” pungkas Anggota DPRD Makassar dari PKB ini. (*)