Pemkot Makassar dan FISIP Unhas bersinergi lewat Island Policy Proofing untuk mengatasi ketimpangan di wilayah kepulauan, mulai dari pendidikan hingga konversi sampah jadi energi.​

MENITNEWS.COM, ​MAKASSAR — Wilayah kepulauan di Kota Makassar tidak boleh lagi menjadi “anak tiri” dalam pembangunan. Memasuki tahun 2026, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memperkuat sinergi dengan akademisi Universitas Hasanuddin (Unhas), untuk merombak total tata kelola wilayah pesisir melalui pendekatan berbasis riset yang lebih manusiawi dan kontekstual.

​Komitmen besar ini lahir dalam audiensi antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unhas bersama Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Balai Kota Makassar, Senin (19/1/2026).

Dalam pertemuan tersebut, FISIP Unhas menyerahkan policy brief strategis bertajuk “Pulau Tak Boleh Tertinggal: Penguatan Komitmen Tata Kelola Pulau yang Adaptif.”

​Meninggalkan Pendekatan “Satu Ukuran untuk Semua”

​Akademisi FISIP Unhas, Andi Ahmad Yani, menyoroti bahwa selama ini pembangunan di pulau-pulau Makassar cenderung menggunakan pola one size fits all. Padahal, setiap pulau di Kecamatan Sangkarang memiliki karakteristik dan tantangan yang unik.

​”Kita tidak bisa menyamaratakan kebijakan untuk semua pulau. Lewat Island Policy Proofing, kami mendorong agar setiap kebijakan publik diuji relevansinya dengan konteks lokal pulau tersebut agar dampaknya benar-benar nyata,” tegas Andi Ahmad Yani.

​Inovasi Sampah Menjadi Energi: Solusi Untuk Nelayan

​Salah satu poin krusial yang dibahas adalah ancaman mikroplastik dan darurat sampah di laut. Unhas menawarkan solusi inovatif berupa teknologi pengolahan sampah menjadi bahan bakar solar, merujuk pada riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

​”Jika sampah bisa dikonversi menjadi energi, nelayan tidak hanya terbantu dengan subsidi bahan bakar, tetapi ekosistem laut kita juga terjaga dari bahaya mikroplastik yang mengancam kesehatan jangka panjang,” tuturnya.

​Visi Appi auntuk Kepulauan: Transportasi Hingga Sekolah Rakyat

​Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), menyambut hangat rekomendasi tersebut. Menurutnya, kolaborasi dengan perguruan tinggi adalah kunci agar kebijakan pemerintah memiliki dasar ilmiah yang kuat dan tepat sasaran.

​Pada tahun 2026 ini, Pemkot Makassar telah menyiapkan sejumlah langkah konkret untuk mewujudkan keadilan spasial, di antaranya:

​Revolusi Transportasi & Infrastruktur: Pemkot Makassar melakukan pengadaan armada kapal penyeberangan yang layak serta revitalisasi Dermaga Kayu Bangkoa agar lebih representatif bagi warga pulau.

​Pendidikan Berbasis Boarding School: Pembangunan “Sekolah Rakyat” di wilayah pulau. Konsep ini bertujuan agar anak-anak pulau tidak perlu bertaruh nyawa melawan ombak setiap hari demi mendapatkan pendidikan.

​Rumah Singgah Siswa: Menyiapkan asrama khusus di daratan bagi pelajar asal pulau yang menempuh pendidikan jenjang SMA atau perguruan tinggi.

​Optimalisasi Insinerator: Peningkatan standar alat pembakaran sampah di pulau agar lebih ramah lingkungan dan efisien.

​”Pembangunan pulau adalah bagian tak terpisahkan dari visi Makassar ke depan. Kita ingin warga di pulau merasakan kualitas layanan dasar yang sama dengan warga di daratan,” ujar Munafri.

Menuju Masa Depan Pulau yang Berkelanjutan

​Sinergi antara Pemkot Makassar dan Unhas ini, menandai babak baru dalam perencanaan pembangunan yang lebih terarah.

Meski tetap menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah, Munafri memastikan bahwa proses perencanaan dan penganggaran akan diprioritaskan pada sektor-sektor yang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat pulau.

Dengan tata kelola yang adaptif dan inklusif, Pemkot Makassar optimistis kawasan kepulauannya akan tumbuh sejajar sebagai pusat ekonomi dan kehidupan yang berkualitas di masa depan. (*)