MENITNEWS.COM, BOGOR — Semangat kolaborasi ditunjukkan oleh pucuk Pimpinan Kota Makassar dalam menghadiri agenda Nasional yang krusial. Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, hadir bersama Wali Kota Munafri Arifuddin, dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026.

​Acara yang berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Senin (2/2/2026), ini dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

​Rakornas 2026 bukan sekadar pertemuan rutin. Ini adalah langkah strategis untuk mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029.

Forum ini mempertemukan sekitar 4.473 pejabat dari seluruh penjuru Indonesia guna menyamakan frekuensi pembangunan.

​Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menekankan bahwa kehadiran jajaran Pemkot dan DPRD di SICC adalah bukti komitmen Makassar untuk tegak lurus dengan arahan pusat.

​“Rakornas ini sangat penting untuk memperkuat semangat kebersamaan. Kami ingin memastikan setiap kebijakan pusat dapat dieksekusi di Makassar secara tepat sasaran, efektif, dan akuntabel,” ujar Munafri, didampingi Ketua DPRD Makassar.

​Senada dengan Wali Kota, Ketua DPRD Makassar, Supratman, menegaskan peran penting legislatif dalam memastikan program prioritas Nasional dapat mendarat dengan mulus di tingkat daerah melalui fungsi pengawasan dan penganggaran.

​Menurut Supratman, kehadiran Pimpinan Daerah secara kompak ini menunjukkan stabilitas politik dan kerja sama yang harmonis di Makassar.

​“Kami di DPRD Makassar siap memberikan dukungan penuh, terutama dalam penyelarasan regulasi daerah dan dukungan anggaran. Apa yang menjadi arahan Presiden Prabowo hari ini akan menjadi kompas bagi kami dalam menyusun kebijakan di daerah agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat Makassar,” tegas Supratman.

​Berikut adalah beberapa agenda utama yang dibahas dalam pertemuan besar tersebut:

• ​Penyelarasan Target: Menyamakan persepsi mengenai indikator Program Prioritas Presiden.
• ​Identifikasi Masalah: Memetakan kendala eksekusi kebijakan di level daerah.
• ​Kolaborasi Solid: Memperkuat kerja sama antara pimpinan kementerian, kepala daerah, hingga unsur Forkopimda.
• ​Efisiensi Anggaran: Menjamin pelaksanaan program yang transparan dan bebas dari pemborosan.

​Selain Ketua DPRD Makassar, pertemuan ini turut dihadiri oleh para menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga tinggi negara, para Gubernur, Bupati/Wali Kota, serta Pimpinan DPRD dari seluruh Indonesia. (*)