MENITNEWS.COM, ​MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mematangkan langkah menuju swasembada pangan nasional tahun 2026. Melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP), Sulbar secara resmi ikut serta dalam agenda Tanam Raya Jagung Serentak Kuartal I yang dipusatkan di Joglo Balanipa Mapolda Sulbar, akhir pekan ini.

​Kegiatan strategis ini merupakan wujud nyata kolaborasi lintas sektor antara Polri, pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga kelompok tani.

Upaya ini juga menjadi pilar utama dalam mendukung visi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, untuk mewujudkan daerah yang maju dan sejahtera melalui penguatan sektor agraria.

​Jagung Sebagai Komoditas Strategis

​Kepala DTPHP Sulbar, Hamdani Hamdi, menegaskan bahwa jagung bukan sekadar komoditas pangan biasa, melainkan pilar utama industri pakan ternak.

Menurutnya, peningkatan produksi harus digenjot demi menjaga stabilitas ekonomi petani dan ketersediaan pasokan pasar.

​”Tanam raya jagung serentak ini adalah langkah konkret memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendongkrak kesejahteraan petani. Kami berkomitmen memberikan pendampingan penuh dan menyediakan sarana produksi yang memadai,” ujar Kepala DTPHP Sulbar, Hamdani.

​Sinergi Dengan Program MBG

​Lebih lanjut, Kepala DTPHP Sulbar, Hamdani menjelaskan bahwa, keberhasilan produksi jagung akan berdampak langsung pada keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi agenda prioritas pemerintah.

Jagung merupakan komponen utama pakan untuk ayam potong dan petelur.

​“Program MBG membutuhkan ketersediaan bahan pangan yang stabil. Karena jagung adalah bahan utama pakan ternak, produksinya harus kita dorong agar rantai pasok daging dan telur tetap terjaga untuk kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

​Setelah prosesi penanaman simbolis di lokasi, kegiatan dilanjutkan dengan koordinasi nasional melalui Zoom Meeting.

Agenda ini terhubung langsung dengan pusat kegiatan di Polres Ogan Ilir, Polda Sumatera Selatan, yang dipimpin langsung oleh Kapolri.

​Sinergi antara Aparat Penegak Hukum dan DTPHP Sulbar ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pertanian yang aman, produktif, dan berkelanjutan, guna memastikan Indonesia mencapai kedaulatan pangan dalam waktu dekat. (*)