MENITNEWS.COM, ​MAKASSAR — Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), mencatatkan awal tahun yang impresif.

Hingga 28 Februari 2026, realisasi belanja negara di wilayah ini telah menyentuh angka Rp8,18 triliun, tumbuh signifikan sebesar 12,96 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

​Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulsel, Martha Octavia, mengungkapkan bahwa capaian ini setara dengan 16,10 persen dari total pagu anggaran.

Pertumbuhan dua digit ini menjadi sinyal kuat bahwa, roda pembangunan dan layanan publik di Sulsel sudah bergerak cepat sejak awal tahun.

​“Kegiatan mulai berjalan dengan arah yang jelas dan terukur. Ini langkah awal yang baik untuk memastikan manfaat anggaran langsung dirasakan masyarakat, terutama dalam menggerakkan ekonomi daerah,” ujar Martha dalam konferensi pers di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Senin (30/3/2026).

​Pendapatan Negara Capai Rp2,11 Triliun

​Sejalan dengan belanja yang progresif, sektor pendapatan negara di Sulsel juga menunjukkan performa stabil.

Hingga akhir Februari, total penerimaan tercatat sebesar Rp2,11 triliun atau 11,45 persen dari target.

​Rincian penerimaan tersebut meliputi:

​Perpajakan: Rp1,45 triliun (Didominasi PPN Rp915 miliar dan PPh Rp711 miliar).

​Kepabeanan dan Cukai: Rp32,11 miliar.

​PNBP: Rp619,91 miliar (Kontribusi utama dari sektor BLU sebesar Rp413,22 miliar).

​Dari total belanja Rp8,18 triliun, sebanyak Rp2,21 triliun dialokasikan untuk Belanja Pemerintah Pusat (BPP).

Dana ini terserap untuk gaji puluhan ribu personel TNI/Polri, dosen, guru, hingga ASN (PNS dan PPPK).

​Selain itu, belanja modal sebesar Rp47,78 miliar telah digunakan untuk proyek strategis seperti preservasi jalan-jembatan serta pembangunan Terminal Tipe A Songka di Palopo.

​Sementara itu, komponen Transfer ke Daerah (TKD) menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp5,97 triliun.

Martha menekankan bahwa, penyaluran TKD tahun ini lebih merata di seluruh Kabupaten/Kota, dengan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp4,33 triliun sebagai motor utama pendanaan pendidikan dan kesehatan di daerah.

​Capaian Program Prioritas: Makan Bergizi hingga Ketahanan Pangan

​APBN 2026 di Sulsel juga mulai menunjukkan hasil nyata pada program-program prioritas nasional:

​Makan Bergizi Gratis: Telah menjangkau 1.788.132 penerima manfaat di 24 kabupaten/kota.

​Ketahanan Pangan: Produksi padi tercatat mencapai 5,39 juta ton dari luas lahan 1,03 juta hektar.

​Dukungan UMKM: Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp2,73 triliun untuk 39.900 debitur.

​Perumahan: Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah membiayai 1.838 unit rumah senilai Rp229,74 miliar.

​“Dukungan belanja yang progresif dan tepat sasaran ini adalah modal penting bagi Sulawesi Selatan, untuk memperkuat daya tahan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” pungkas Martha.

​Konferensi pers APBN Sulsel ini, turut dihadiri oleh pimpinan wilayah Kemenkeu lainnya, yakni Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, Adnan Muis, Kepala Kanwil DJPb Sulsel, Hari Utomo, dan Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar, Nandang Supriyadi. (*)