MENITNEWS.COM, GOWA – Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, secara resmi membuka Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Kompetensi SDM berbasis Learning Management System (LMS) yang diselenggarakan oleh KPU RI. Kegiatan ini berlangsung di Baruga Tinggimae, Rumah Jabatan Bupati Gowa, Rabu (1/4).

Kualitas Manusia sebagai Pilar Demokrasi

Dalam sambutannya, Bupati Husniah menekankan bahwa keberhasilan demokrasi tidak hanya bersandar pada sistem, tetapi sangat bergantung pada kualitas manusia yang menjalankannya.

“Demokrasi tidak hanya berdiri di atas bilik suara, tetapi di atas kualitas manusia yang mengelolanya. Hari ini kita sedang menanam fondasi itu melalui peningkatan integritas dan kapasitas penyelenggara,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pemilu adalah ujian kepercayaan publik. Oleh karena itu, hadirnya LMS dinilai sebagai langkah strategis KPU RI dalam menyediakan ruang belajar yang adaptif dan berkelanjutan di era digital.

Teknologi Sebagai Alat, Komitmen Sebagai Kunci

Meski memuji digitalisasi sistem, Husniah mengingatkan bahwa teknologi hanyalah alat. Kunci utama tetap pada komitmen personal untuk menjaga kejujuran dan marwah demokrasi.

“Kami berharap forum ini melahirkan rekomendasi konkret yang dapat diimplementasikan demi mewujudkan pemilu yang transparan dan dipercaya masyarakat,” harapnya.

Gowa Jadi Lokasi Strategis Nasional

Anggota KPU RI, Parsadaan Harahap, menjelaskan bahwa Gowa dipilih karena sinergitas pemerintah daerahnya yang dinilai sangat baik. FGD ini sendiri merupakan bagian dari rangkaian kegiatan nasional setelah sebelumnya digelar di Lampung.

Tujuan utama pengembangan LMS ini meliputi:

• Digitalisasi seluruh pelatihan di lingkungan KPU.

• Penyusunan modul dan sistem pembelajaran yang terpadu.

• Penataan tata kelola dan anggaran pelatihan yang lebih efisien.

Menuju Regulasi Baru

Ketua KPU Gowa, Fitra Syahdanul, mengungkapkan bahwa diskusi ini melibatkan peserta dari 38 provinsi. Hasil dari FGD ini tidak hanya menjadi catatan internal, tetapi akan menjadi bahan masukan penting bagi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI.

“Hasil diskusi akan menjadi rekomendasi dalam penyusunan regulasi kepemiluan ke depan, khususnya di Komisi II DPR RI,” pungkas Fitra.