MENITNEWS.COM, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi merilis Panduan Media Sosial Perbankan (Banking in Social Media Guideline). Panduan ini bertujuan agar industri bank umum dapat mengelola aktivitas digital mereka secara lebih profesional, terarah, dan bertanggung jawab.

Peluncuran dilakukan langsung oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, bersama para pimpinan bank umum di Jakarta pada Senin lalu.

Media Sosial: Peluang Sekaligus Risiko

Dian menekankan bahwa media sosial kini bukan sekadar alat promosi, melainkan kanal komunikasi strategis. Namun, di balik kemudahannya, terdapat risiko besar yang mengintai.

Manfaat: Memperluas akses informasi, memperkuat loyalitas nasabah, dan sarana pengembangan produk digital.

Risiko: Potensi guncangan stabilitas keuangan akibat risiko reputasi dari sentimen negatif yang cepat viral di ruang digital.

“Stabilitas keuangan kini tidak hanya ditentukan oleh angka di neraca, tapi juga oleh kecepatan manajemen komunikasi digital,” ujar Dian.

3 Pilar Utama Pengelolaan Media Sosial

Agar pengelolaan lebih terstruktur, panduan ini bertumpu pada tiga pilar utama:

Governance (Tata Kelola): Mengatur proses internal dalam mengelola akun media sosial bank.

Risk Management (Manajemen Risiko): Mengintegrasikan risiko media sosial ke dalam kerangka manajemen risiko perbankan secara keseluruhan.

Compliance & Monitoring (Kepatuhan): Memastikan semua konten selaras dengan aturan internal dan hukum yang berlaku.

Inovasi Baru: Strategi Krisis & Pengaturan Finfluencer

Menariknya, panduan ini juga memperkenalkan instrumen baru untuk menghadapi dinamika dunia maya:

Social Media Stress Test: Belajar dari kasus tumbangnya Silicon Valley Bank dan Credit Suisse, bank kini diminta melakukan uji ketahanan terhadap skenario sentimen negatif yang bisa memicu penarikan dana massal (bank run).

Aturan Finfluencer: Kerja sama dengan influencer keuangan kini diatur ketat. Bank wajib memastikan adanya transparansi, pengungkapan konflik kepentingan, dan bertanggung jawab penuh atas konten yang dipublikasikan mitra mereka.

Melengkapi Ekosistem Digital

Hadirnya panduan ini melengkapi rangkaian regulasi transformasi digital yang telah dikeluarkan OJK sebelumnya, seperti:

Aturan Penyelenggaraan Teknologi Informasi (POJK 11/2022).

Ketahanan dan Keamanan Siber (SEOJK 29/2022).

Panduan Tata Kelola Kecerdasan Artifisial (AI) Perbankan.

Dengan panduan ini, OJK berharap industri perbankan semakin mumpuni dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus tetap lincah di tengah arus informasi digital yang sangat cepat. (*)