MENITNEWS.COM, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto, menghadiri Rapat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025, Senin (25/11/2024).

Pemkot bersama DPRD Kota Makassar, resmi menetapkan dan mensahkan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Sidang Paripurna di Gedung DPRD.

“Saya mengapresiasi kerja sama DPRD dan Pemkot dalam menyelesaikan Perda APBD 2025 tepat waktu. Saya menegaskan komitmen untuk melaksanakan Perda ini guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja pemerintah. Terima kasih DPRD,” ujar Danny dalam sambutannya.

“Saya mengajak semua pihak menjaga kondusivitas menjelang Pilkada Serentak Rabu, 27 November 2024. Saya berharap Pilkada ini berjalan damai, jujur, dan adil demi masa depan Kota Makassar yang lebih baik,” sambungnya.

Pemerintah Kota Makassar memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5,70 triliun lebih. Angka ini mengalami penurunan sebesar Rp66 miliar atau 1,1 persen, dibandingkan APBD Tahun 2024 yang mencapai Rp5,77 triliun lebih.

Pendapatan Daerah pada APBD 2025 diproyeksikan sebesar Rp5,4 triliun lebih, naik Rp200 miliar dibandingkan target tahun 2024 sebesar Rp5,2 triliun lebih.

Dari PAD, targetnya mencapai Rp2,4 triliun lebih, meningkat 4,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pajak daerah menjadi penyumbang terbesar dengan target Rp2,1 triliun lebih, naik signifikan sebesar Rp267 miliar atau 14,2 persen dibandingkan tahun 2024.

“Namun, tidak semua komponen PAD menunjukkan peningkatan. Retribusi daerah justru turun drastis menjadi Rp118 miliar lebih, atau menurun 54 persen dari target tahun sebelumnya sebesar Rp257 miliar lebih,” beber Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, Muh. Dakhlan.

Sementara itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga turun hingga 42,1 persen menjadi Rp51 miliar lebih dibandingkan Rp88 miliar lebih di tahun sebelumnya.

“Kami terus melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi penyebab penurunan target pada beberapa komponen PAD. Penurunan ini bukan berarti kinerja menurun, tetapi lebih kepada penyesuaian terhadap potensi riil yang ada di lapangan,” jelas Dakhlan.

Selain itu, pendapatan transfer diproyeksikan mencapai Rp2,9 triliun lebih, meningkat 7,77 persen dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp2,6 triliun lebih.

Peningkatan ini didorong oleh transfer dari pemerintah pusat yang naik menjadi Rp2,4 triliun lebih, sementara transfer antar daerah turun menjadi Rp458 miliar lebih dari sebelumnya Rp516 miliar lebih.

Di sisi lain, Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp5,70 triliun lebih, menurun Rp66 miliar atau 1,1 persen dari tahun sebelumnya. Penurunan ini dilakukan melalui efisiensi anggaran tanpa mengabaikan prioritas pembangunan daerah.

Defisit anggaran sebesar Rp300 miliar akan ditutupi melalui surplus pembiayaan netto yang juga direncanakan sebesar Rp300 miliar.

“Kami memastikan efisiensi ini tidak akan mengganggu pelayanan publik maupun program prioritas. Justru dengan penyesuaian ini, kami dapat lebih fokus pada pembangunan yang berkelanjutan,” pungkas Dakhlan. (del)