MENITNEWS.COM, MAKASSAR — Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Parkir Makassar Raya, menyiapkan sistem pembayaran non-tunai berbasis QRIS di sejumlah titik parkir. Sistem ini akan diterapkan secara terbatas sebagai uji coba awal.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perumda Parkir Makassar Raya, Adi Rasyid Ali (ARA), mengatakan ini segera diujicobakan. Menurutnya, sistem pembayaran non-tunai menjadi bagian dari upaya modernisasi dan penataan parkir di Kota Daeng.

“Kami sudah siap digitalisasi parkir dengan pembayaran melalui nontunai by QRIS. Karena ini pilot project, kami mulai dari beberapa titik dulu. Salah satunya Jalan Somba Opu dekat Kantor Pos, dan mungkin Jalan Sulawesi jika memungkinkan,” sebut ARA, Senin (30/6/2025).

Penerapan sistem ini masih menunggu kesiapan dari pihak Bank yang menjadi mitra pengelolaan aplikasi pembayaran. Selain itu, pihaknya juga masih membahasnya dengan Bank Indonesia untuk penyediaan layanan QRIS.

“Inilah digitalisasi parkir yang sedang kami bahas dengan pihak Bank Indonesia. Metodenya seperti apa, aplikasinya seperti apa sampai dengan jaringannya bagaimana. Intinya barcodenya nanti ada di rompi Jukir,” sebut ARA.

Menurut ARA, sistem tersebut harus mengakomodasi pembagian pendapatan antara Perumda dan Juru Parkir (jukir). Skema pembagian bisa saja 50:50 atau 60:40 namun masih dalam pembahasan.

“Kami sampaikan pihak Bank, tetap Jukir bisa dapat uang cash dengan ketetapannya adalah berbagi. Perumda dapat berapa, karena bagi hasil, Jukir dapat berapa. Tetap dia pulang bawa uang tapi dalam bentuk QRIS,” terang ARA.

ARA tak menampik perubahan sistem ini akan menghadapi tantangan. Hal itu disebabkan kebiasaan Jukir yang selama ini menerima pembayaran secara tunai.

“Nanti kan harus masuk di Perumda Parkir, lalu berapa masuk ke Jukir. Karena kan tidak gampang mengubah kebiasaan Jukir yang tadinya punya uang cash, tiba-tiba QRIS,” paparnya.

Lokasi Strategis Uji Coba QRIS

Langkah awal ini merupakan bagian dari pilot project yang dijalankan di sejumlah titik strategis, seperti Kawasan Kantor Pos Makassar Jalan Slamet Riyadi, dan kemungkinan di Jalan Sulawesi.

Inisiatif ini menjadi bagian dari transformasi layanan menuju sistem yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel, sekaligus menjawab tuntutan era digital dalam pelayanan publik.

Pada tahap awal, pembayaran parkir melalui QRIS tidak langsung menggantikan sistem tunai secara penuh. Perumda Parkir memilih pendekatan hybrid, dengan mempertimbangkan adaptasi Jukir, dan kebiasaan pengguna yang selama ini terbiasa membayar secara langsung dengan uang tunai.

“Jujur saja, tidak gampang mengubah habit. Jukir kita terbiasa menerima uang secara cash. Jadi kami sampaikan ke pihak bank bahwa pembayaran bisa tetap tunai, tapi diatur mekanisme pembagiannya,” kata ARA mengulangi.

ARA menyebut bahwa kesiapan dari sisi Perumda Parkir sudah maksimal. Namun, realisasi di lapangan tetap bergantung pada infrastruktur teknis yang tengah disiapkan BI.

“Kami ingin segera jalan, tapi pelaksanaan tetap bergantung pada kesiapan dari Bank. Karena ini terkait aplikasi, jaringan, dan sistem distribusi pendapatan,” tambahnya.

Dengan QRIS, pembayaran parkir akan langsung tercatat secara digital, membuka ruang baru dalam hal akuntabilitas dan efisiensi Pendapatan Daerah, sekaligus mempersempit ruang bagi kebocoran retribusi yang selama ini menjadi masalah laten.

Salah satu isu krusial yang masih dalam pembahasan adalah skema pembagian pendapatan antara Perumda Parkir dan Jukir. Dalam sistem tunai, pendapatan Jukir cenderung langsung diterima di lapangan. Namun dalam sistem QRIS, perlu ada rekayasa ulang pembagian yang adil dan terverifikasi.

Perumda Parkir menyadari bahwa keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tapi juga dukungan dan pemahaman dari para Jukir sebagai garda terdepan di lapangan. Karena itu, edukasi dan pelatihan akan menjadi prioritas berikutnya.

“Kami ingin membangun sistem yang adil dan modern. Tapi itu harus melibatkan semua pihak, termasuk Jukir. Mereka bukan hanya pekerja teknis, tapi juga bagian dari wajah pelayanan Publik Kota,” tutup ARA. (*)