MAKASSAR, MENITNEWS.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar kembali menyoroti kinerja anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tahun anggaran 2024, terutama dalam sektor infrastruktur dan penanganan situasi darurat.

Dalam rapat pembahasan evaluasi anggaran yang digelar Rabu, 2 Juli 2025, Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Golkar, Eshin Usami Nur Rahman, menilai bahwa meski secara umum serapan anggaran tergolong tinggi, beberapa pos strategis justru belum menunjukkan performa yang optimal.

“Secara total, realisasi belanja sudah mencapai 80,67 persen dari pagu Rp5,29 triliun. Namun, jika kita bedah lebih jauh, Belanja Modal yang seharusnya menopang pembangunan infrastruktur baru terealisasi 54,10 persen, atau sekitar Rp739,21 miliar dari Rp1,36 triliun,” ungkap Eshin.

Ia menilai, rendahnya serapan Belanja Modal bisa berdampak langsung pada lambatnya pertumbuhan infrastruktur dan tertundanya berbagai proyek strategis yang penting untuk masyarakat. Belanja Modal yang tidak maksimal, menurutnya, dapat menghambat efek pengganda ekonomi yang dibutuhkan untuk mendorong kesejahteraan warga.

“Pemkot harus segera mengambil langkah percepatan pelaksanaan proyek. Jika tidak, maka manfaat anggaran tidak akan terasa secara nyata oleh warga,” tegasnya.

Tak hanya itu, Eshin juga menyoroti pos Belanja Tidak Terduga (BTT) yang disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat. Dari alokasi Rp4,25 miliar lebih, hanya sekitar Rp811 juta atau 19,09 persen yang digunakan.

“BTT memang tidak harus digunakan secara masif, tapi realisasi yang sangat rendah bisa menjadi sinyal lemahnya sistem respon darurat. Ini perlu evaluasi mendalam agar ke depan anggaran ini bisa digunakan secara lebih adaptif,” jelasnya.

Meski ada catatan kritis, Fraksi Golkar tetap mengapresiasi pencapaian Pemkot Makassar dalam menjaga stabilitas belanja daerah, khususnya pada Belanja Operasi yang mencapai 89,99 persen. Komponen ini mencakup belanja untuk pegawai, jasa, hibah, hingga bantuan sosial.

“Pemerintahan tetap berjalan dengan baik. Layanan publik dasar masih terjaga dan tidak terganggu secara signifikan,” kata Eshin.

Namun, ia mengingatkan agar kinerja anggaran tidak hanya dilihat dari angka-angka di atas kertas. Dampak riil di tengah masyarakat, menurutnya, harus menjadi ukuran utama.

“APBD yang besar harus mampu menjawab kebutuhan warga kota. Jangan sampai anggaran habis, tapi warga tidak merasakan perubahan apa-apa,” tutupnya. (*)