MENITNEWS.COM, MAKASSAR — Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan, menegaskan bahwa program Keluarga Berencana (KB) bukan hanya soal pengendalian jumlah penduduk, tapi juga menjadi garda depan dalam percepatan penurunan angka stunting di Daerah.

Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Sulsel, Shodiqin, SH., MM, menyatakan bahwa stunting kerap bermula dari kehamilan yang tidak direncanakan.

“Jika setiap kehamilan direncanakan, dipantau, dan dijalani dengan persiapan yang matang, maka risiko anak lahir stunting bisa ditekan secara signifikan,” ungkap Shodiqin, Minggu (6/7/2025).

Menurutnya, pernikahan di usia muda menjadi salah satu faktor risiko terbesar dalam kasus stunting. Banyak remaja yang belum siap secara fisik, mental, dan ekonomi menjalani kehamilan, sehingga anak yang lahir rentan mengalami masalah pertumbuhan.

Untuk mengatasinya, Kemendukbangga/BKKBN Sulsel, mendorong kampanye pendewasaan usia pernikahan, yakni minimal 21 tahun untuk Perempuan dan 24 tahun untuk Laki-laki.

Shodiqin juga mengingatkan soal bahaya “4 Terlalu” dalam kehamilan: terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat jarak kelahiran, dan terlalu banyak anak.

Kemendukbangga/BKKBN Sulsel, telah mengerahkan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di seluruh pelosok Sulsel di 24 Kabupaten/Kota. Tim ini bertugas mendampingi kelompok rentan stunting mulai dari calon pengantin, ibu hamil, hingga bayi dua tahun.

“Jika TPK ini bergerak aktif, kami optimistis angka stunting bisa ditekan. Dukungan dari Pemerintah Daerah sangat kami apresiasi, yang terus bersinergi lewat program Bangga Kencana,” tuturnya.

Pemerintah Pusat melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2021, menargetkan prevalensi stunting di Indonesia turun menjadi 18% pada tahun 2025 ini. Target ini merupakan bagian dari upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) dan target World Health Assembly (WHA) untuk menurunkan stunting secara global.

Target penurunan stunting ini sejalan dengan rencana strategis Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Perpres ini menargetkan penurunan prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2029 mendatang.

Sementara Provinsi Sulawesi Selatan menurut SSGI 2024 angka stunting turun dari 27,4 persen menjadi 23,3 persen. Adapun dimana target prevalensi stunting Provinsi Sulsel dari baseline 2023 sebesar 27,4 persen dengan target sebelumnya 2025 sebesar 23,9 persen. Adapun untuk 2045 sebesar 6,1 persen.

Kemendukbangga/BKKBN sebagai Koordinator Nasional percepatan penurunan stunting, kini terus menggenjot kerja kolaboratif antarInstansi.

“Keberhasilan program KB bukan hanya soal pengendalian kelahiran, tapi bagaimana setiap anak yang lahir bisa tumbuh sehat, cerdas, dan berkualitas,” pungkas Shodiqin. (*)