MENITNEWS.COM, PANGKEP — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), H. Abdul Haris Gani, S.Sos., M.Si, kembali menegaskan pentingnya alokasi anggaran yang berpihak langsung kepada rakyat dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Ia meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangkep, untuk lebih memprioritaskan program-program yang secara nyata berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor pelayanan dasar dan ekonomi kerakyatan.

​Pernyataan ini disampaikan Haris Gani, sejalan dengan selesainya proses pembahasan dan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2026, yang dipimpinnya dalam Rapat Paripurna DPRD.

Fokus Pada Pelayanan Dasar dan Ekonomi

​Menurut Haris Gani, meskipun tema pembangunan Pangkep tahun 2026 telah ditetapkan sebagai “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik,” implementasi anggarannya harus benar-benar mencerminkan prioritas tersebut.

​”APBD 2026 ini harus menjadi instrumen untuk menjawab kebutuhan mendasar masyarakat. Kita harus pastikan alokasi anggaran, khususnya untuk belanja modal dan operasional, betul-betul menyentuh program yang sifatnya vital,” ujar Haris Gani, Senin (1/12/2025).

​Beberapa poin yang menjadi penekanan Ketua DPRD Pangkep ini meliputi:

​Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM): Penegasan agar enam urusan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, mendapat porsi anggaran yang memadai dan merata.

​Penguatan Sektor Kelautan dan Pertanian: Mengingat Pangkep adalah daerah maritim, Haris Gani menyoroti perlunya dukungan penuh terhadap program pemberdayaan nelayan, perbaikan fasilitas tangkap, serta infrastruktur irigasi dan ketahanan pangan.

​Penanggulangan Kemiskinan: Program-program berbasis masyarakat yang bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan dan membuka lapangan kerja harus diperkuat dan dibuat tepat sasaran.

​Sinergi dan Akuntabilitas

​Selain prioritas program, Haris Gani juga menekankan, perlunya peningkatan sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan program berjalan efektif dan efisien.

​”Persetujuan APBD adalah langkah awal. Selanjutnya, kami di DPRD akan terus mengawal agar implementasi program di tahun 2026 berjalan akuntabel, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Pangkep,” tutup Haris Gani, seraya menyampaikan apresiasi atas kerja sama seluruh jajaran Pemkab dalam proses pembahasan anggaran.

​APBD Pangkep tahun 2026 yang telah disahkan bersama ini, diharapkan dapat menjadi fondasi yang kuat untuk mendorong pembangunan daerah yang berfokus pada kualitas hidup dan kesejahteraan Rakyat Pangkep secara keseluruhan. (*)