MENITNEWS.COM, ​MAKASSAR — Upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), menjadi fokus utama dalam pertemuan strategis antara Pemerintah Kota Makassar dengan jajaran DPRD Kabupaten Wajo.

Pada Rabu, 1 April 2026, Perumda Pasar Makassar Raya bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Makassar, secara resmi menerima kunjungan kerja dari Pimpinan dan Komisi II DPRD Kabupaten Wajo.

​Kunjungan kerja ini berfokus pada konsultasi dan koordinasi mendalam mengenai transformasi tata kelola pasar tradisional menjadi pasar modern.

Hal ini dipandang krusial mengingat sektor pasar memiliki potensi besar dalam mendongkrak penerimaan pajak serta retribusi daerah.

​Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak mendiskusikan berbagai instrumen strategis untuk memaksimalkan jasa daerah.

Perumda Pasar Makassar Raya memaparkan bagaimana pengelolaan pasar yang terstruktur dapat menutup celah kebocoran pendapatan dan meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi.

​”Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan konsultasi terkait pengelolaan pasar modern, khususnya dalam optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi/jasa daerah,” jelas Direktur Umum Perumda Pasar Makassar Raya, Irfan Nasran Mone.

​Kunjungan DPRD Kabupaten Wajo ini, tidak sekadar menjadi agenda formalitas, melainkan ruang pertukaran informasi dan pengalaman lapangan. DPRD Kabupaten Wajo, berharap dapat membawa referensi strategis dari Makassar untuk diimplementasikan di daerah asal mereka, guna mendukung penguatan struktur ekonomi lokal.

​Ada beberapa poin utama yang menjadi sorotan dalam sinergi antar-daerah ini:

​Profesionalisme: Mendorong pengelola pasar bekerja dengan standar layanan yang lebih tinggi.

​Transparansi: Penggunaan sistem yang akuntabel dalam pelaporan keuangan dan retribusi.

​Keberlanjutan: Memastikan infrastruktur pasar tetap kompetitif di tengah persaingan ritel modern.

​Melalui kolaborasi ini, diharapkan tercipta standarisasi pengelolaan pasar yang lebih profesional dan transparan di Sulawesi Selatan.

Sinergi antar-daerah seperti ini dinilai sebagai langkah nyata dalam mempercepat pembangunan ekonomi daerah, melalui sektor-sektor potensial yang menyentuh langsung hajat hidup orang banyak.

​Dengan tata kelola yang lebih baik, DPRD Kabupaten Wajo berharap pasar tidak hanya menjadi tempat transaksi jual-beli, tetapi juga menjadi mesin penggerak PAD yang sehat dan berkelanjutan bagi masing-masing daerah. (*)